Manado – Sekretaris Provinsi Sulut Siswa Rahmat Mokodongan membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK BMD) Provinsi Sulut, Rabu (13/11/14) di Ruang Huyula Kantor Gubernur.
Dalam sambutan, Mokodongan mengatakan, terwujudnya good govemance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, efisien dan terbuka serta bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan bagi pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Mokodongan yang didampingi Kelapa BPKBMD Prov Sulut Dra Olvie Ateng mengingatkan para pengelolaan keuangan untuk menjadikan tugas pokok dan fungsi dengan baik. “Sehingga gerak dan kegiatan pemerintahan berjalan seimbang dan terpadu serta mampu menjawab kebutuhan publik secara maksimal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Mokodongan mengharapkan, melalui rapat koordinasi ini peserta dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang bagaimana mengelolah administrasi keuangan secara tepat dan bertanggung jawab. Selain itu terus membangun kebersamaan dan kekompakan dalam implementasi pengelolaan keuangan daerah yang terbingkai dalam aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Ini agar Kabupaten Kota yang sudah memperoleh opini WTP dari BPK RI dapat mempertahankan dan bagi yang belum mendapat, kiranya belajar kepada yang sudah memperoleh opini tersebut,” imbuhnya.
Kegiatan ini sendiri didahului laporan panitia, Kabid Bina Keuangan Kabupaten Kota, Drs Jhony Wilar. Dilaporkan, maksud dilaksanakan Rakor sebagai forum dialog untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah dan sebagai upaya untuk mempertahankan opini WTP dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan daerah.
