Manado – Pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupatne/kota dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berani melawan tekanan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
“Apabila Pemda tidak berani melawan DPRD maka dipastikan APBD yang disusun bukan pro rakyat tapi APBD kepentingan,” ujar Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja dalam kegiatan sosialisasi kajian penyusunan dan
pelaksanaan APBD yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan di ruang Huyula Kantor Gubernur, Selasa (12/8/14).
Adnan beralasan tekanan DPR tidak hanya berlaku di daerah saja tetapi hal itu juga terjadi di pusat. namun demikian
perlawanan pemda harus memiliki alasan-alasan yang tepat sehingga anggota DRPD bisa memahaminya sembari memberi contoh
harus dilawan dengan keberanian, penyusunan APBD harus transparan serta melibatkan kepentingan masyarakat.
“Jika ini mampu dilakukan, maka pasti DPRD akan mengerti, bahwa APBD yang disusun itu demi kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kepentingan,” ujarnya.
Selain itu Adnan juga berharap Presiden terpilih nanti dapat menujuk aparat pengwasan pusat maupun daerah Inspektorat
(perngawasan independen) yang merupakan kewenangan Gubernur dapat memilih orang-orang terbaik, karena selama ini
pengawasan internal dianggap masih lemah dalam penegakan hukum (gakum).
Ia juga menyebutkan, tren korupsi di Indonesia sudah berjemaah dan berkeluarga sebab peran isteri di dalamnya sangat
dominan, seperti kasus-kasus yang sementara di tangan KPK saat ini. “Ini menunjukan integritas penyelenggara negara
semakin menurun, karena itu korupsi sudah menjadi bagian kejahatan dunia sama dengan teroris dan narkoba,” tandasnya.
