Saat ini Tomohon masuk dalam kategori dua yakni Swasti Saba Werdha memiliki tambahan dua kriteria yaitu kawasan wisata sehat dan kawasan hutan sehat yang setiap dua tahun dilakukan. Penilaian Kota Sehat ini akan dilakukan pada bulan Juli nanti.
“Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintregasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Kadis Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon, dr Isye Liuw, Selasa (10/02) dalam jumpa pers dengan wartawan.
Liuw menjelaskan 8 tatanan kota/kabupaten sehat antara lain adalah kawasan permukiman sarana prasarana umum, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pertambangan sehat, kawasan hutan sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan pariwisata sehat, kawasan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan kehidupan sosial yang sehat.
“Selanjutnya akan dibentuk forum kota sehat sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi. Di Kecamatan disebut Forum Komonikasi Desa/Kelurahan Sehat (FKD/KS) atau nama lain yang disepakati masyarakat,”lanjut Liuw.
Liuw mengatakan FKD/KS mempunyai peran mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa/kelurahan satu dengan desa/kelurahan lainnya di wilayah kecamatan, yang dilakukan oleh masing-masing Pokja Desa/Kelurahan Sehat.
“Kelompok Kerja (Pokja) atau nama lain yang disepakati masyarakat adalah wadah bagi masyarakat di kelurahan atau yang bergerak di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati mereka,” ujar Liuw
Sementara Ir Enos Pontororing MSi Kepala Bappeda Kota Tomohon mengatakan
Beberapa komponen yg dinilai dalam kota Sehat seperti Kelembagaan, seperti
adanya Tim Pembina Forum Kota Sehat yang saat ini diketuai Johan Sambuaga.
“Kriteria lain yg dinilai dari organisasi, bantuan dari Pemkot dan anggaran serta pelaksanaan oleh kelompok-kelompok masyarakat,” ujar Pontororing. (maria)
