
Ia mengatakan, momentum Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ke-45 harus disikapi dengan rencana aksi agar tercapainya akselerasi atau percepatan pada pelaksanan program-program PKK.
“Alasan perlunya akselerasi atau percepatan itu didasarkan pada kenyataan, bahwa selama ini kita melaksanakan 10 program pokok PKK secara normatif, bahkan cenderung rutinitas,” ingatnya.
Ketua TP-PKK Pusat menegaskan, bahwa rutinitas pada pelaksanaan 10 program pokok PKK harus dihilangkan agar kreativitas dalam program yang dilaksanakan dapat berkembang. Perkembangan program pemerintah dan masyarakat, berkembang pesat dan bervariasi saat ini.

Lebih lanjut disebutkan Ketua TP-PKK Pusat pula, beberapa kementerian dan lembaga yang telah bekerjasama dengan TP-PKK di berbagai bidang. Hal itu merupakan bagian dari percepatan pelaksanaan program di PKK. “TP-PKK telah mengadakan kerjasama yang dipayungi dalam naskah kesepakatan bersama atau MOU. Seperti MOU dengan Kementerian Pertanian, Badan Kependudukan dan Keluaraga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” imbuhnya.
Dalam kegiatan yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus TP-PKK Sulut itu, Ketua TP-PKK juga mengharapkan kepala daerah dapat mendukung program TP-PKK di daerah. “Kiranya Bapak Gubernur dan Bapak/Ibu para Walikota/Bupati selaku ketua pembina TP-PKK di daerah berkenan memberikan dukungan dan fasilitas terhadap program TP-PKK sehingga dapat terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kehidupan keluarga yang lebih baik,” terangnya.

Terkait pelantikan pengurus TP-PKK Sulut yang baru, Gubernur Sulut berharap pengurus dapat membangun kerjasama yang baik dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. “Bangun team work yang kuat antara sesama pengurus. Bekerjalah dengan inovasi serta terobosan yang konstruktif dengan tetap berpedoman pada kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga berjanji akan menyediakan dana untuk mendukung kegiatan PKK.Terkait pemberantasan gizi buruk, Pemprov telah mengalokasikan dana sebesar 3,9 miliar.
Turut dihadiri Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen SE MS, Wakil Ketua TP-PKK dr Kartika Devi Tanos dan para kepala SKPD. (Advetorial)




















