Manado – Wakil Gubernur Provinsi Sulut Drs Steven Kandouw mengatakan, inflasi merupakan isu hangat yang menjadi musuh bersama (hot common enemy) yang harus diatasi secara bersama.
Hal ini dikatakan Wagub ketika menghadiri Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut, di Ruang Rapat KPW BI Provinsi Sulut, Rabu (31/01/2024).
Wagub Kandouw memberikan semangat kepada peserta yang masuk dalam TPID provinsi maupun kabupaten/kota se Sulut.
“Walaupun sempat hujan, tapi semangat berperang inflasi saya rasa harus tetap hot, semangat. Sebab, kita tahu persis bagaimana bahayanya inflasi,” tuturnya.
Kendati pada tahun 2023, ungkap Wagub Kandouw, laju inflasi bisa terkendali. Bahkan, jauh lebih rendah dari inflasi nasional. Namun, tahun ini, tetap harus menjadi perhatian.
“Tidak lepas dari kerja sama kita, koordinasi kita baik dari Bank Indonesia, pemeritnah daerah dan juga TPID provinsi dan kabupaten/kota. Jadi saya mewakili pak gubernur ucapkan terima kasih atas kerja sama luar biasa ini,” terangnya.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini menambahkan dalam menekan inflasi perlu dilakukan dengan empat pilar. Yaitu menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, termasuk harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.
Akan tetapi, kata dia, tahun 2024 masih ada tantangan.
“Pasti pelaku atau saya katakan bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi kita tahun lalu,” ujarnya.
Olehnya, Kandouw meminta untuk tidak jumawa dengan capaian yang diraih tahun 2023.
“Menurut hemat saya perlu sustainable dilanjutkan. Seperit gerakan pangan murah dan operasi pasar. Ini ternyata mampu melawan. Walaupun bandit pangan ngamuk,” tegasnya.
Terkait untuk insentif fiskal, Wagub Kandouw kembali mengingatkan mendorong kepada kepala daerah dan DPRD agar disisihkan untuk pengendalian inflasi.
“Sosilaisiasi lintas nomenklatur, jangan hanya Dinas Sosial, Dinas Pangan, Perdagangan lunga visi inflasi. Semua harus diarahkan ke sini. Contoh Dinas Infokom terus menyuarakan bahayanya inflasi, tentang bahaya tengkulak beroperasi,” jelasnya seraya meminta masyarakat agar tidak panik dengan memborong bahan pokok di Sulut karena stoknya mencukupi.
Selain itu, Wagub Kandouw juga mengharapkan pengendalian inflasi diambil dari dana desa. Di mana, tahun lalu hanya terserap 2 persen.
“Sudah direspons ibu kepala perbendaharaan hanya 2 persen dana desa, malah turun. Mudah-mudahan rakor ini disosialisasikan lagi agar naik. Paling tidak 5 persen,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko mengatakan rapat koordinasi ini merupakan rapat perdana di tahun 2024.
Ia pun mengapresiasi capaian yang diraih di tahun lalu.
“Harapan kami prestasi yang terukir tahun lalu bisa terus ditingkatkan. Dan tantangan 2024 tentunya tidak ringan. Kami berharap bisa melakukan persiapan lebih awal,” tuturnya.
Wagub mengatakan, tahun lalu inflasi jauh lebih rendah dari inflasi nasional. Ini tidak lepas dari kerjasama Pemerintah daerah, BI dan TPID kabupaten/kota.
“Saya mewakili pak gubernur menyampaikan terima kasih atas kerjasama ini sehingga inflasi kita di bawah nasional,” ungkapnya.
Menurut Wagub, bedasarkan indentifikasi sinergitas TPID yang dilakukan melalui ketersediaan pasokan, kelancaran produksi dan komunikasi efektif mampu menjaga inflasi.
Selain itu, kata Wagub untuk menghadapi tantangan kedepan yang masih ada, pasti pelaku bandit pangan sudah belajar dengan penetrasi yang kita lakukan tahun lalu.
“Mereka akan mencari celah tahun lalu untuk memanfaatkan ketersediaan pangan ini yang menyangkut hajat hidup banyak. Karena kita harus terus melakukan gerakan Pangan Murah dan pasar murah untuk pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Wagub juga meminta semua harus mampu mengupdate keadaan keadaan. Sebab tahun lalu pernah disampaikan keberlanjutan harus dilakukan seperti gerakan Pangan Murah dan operasi pasar yang mampu melawan ini. Apalagi digelar di depan pasar.
“Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar harus dilakukan tahun ini apalagi menghadapi idul Fitri. Karena ini efektif untuk mengendalikan inflasi,” ujarnya.
Selain itu, tetap menjadi rencana tahun ini untuk menyalurkan beras bulog kita. Kerjasama dagang. Ini sangat efektif untuk menangkal mafia. Kemudian koordinasi dengan Bulog lebih dimantapkan.
Kemudian insentif fiskal menurutnya harus diarahkan untuk pengendalian inflasi. “Ini bisa, tinggal kemauan kita saja untuk melakukan,” ujarnya.
“Saya juga mengimbau tahun 2024 kita mampu menyusun Laporan yang baik. Siapa tahu dengan laporan yang baik dan konferensi siapa tahu bisa menghasilkan bonus fiskal,” ia menambahkan.
Lanjutnya, sialosasi juga perlu dilakukan dengan mampu memberdayakan Infokom untuk mensosialisasikan bahayanya inflasi. “Kerjasama dengan media masa dan tokoh agama saya rasa penting dilakukan,” kata dia.
Selanjutnya Wagub mengingatkan terkait dana desa juga boleh digunakan untuk pengendalian inflasi. “Ini harus disosialisasikan ke depan supaya mereka juga bisa menganggarkan pengendalian inflasi di desa,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Handry Prasmuko mengatakan, penanganan inflasi harus dilaku secara serempak.
“Bersama-sama lebih baik daripada sendiri-sendiri,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri Bupati/Walikota kabupaten/kita se Provinsi Sulut dan pejabat Pemprov Sulut.
