by

Dalam Rakor Dukcapil, Mangala Angkat Isu Strategis Kependudukan

Manado –  Asisten 1 Sekdaprov Sulut, Denny Mangala mengungkap isu strategis terkait dokumen kependudukan.

Ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Program Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulut, Kamis (4/11/2021) di Hotel Aryaduta Manado.

Menurut Mangala ada 3 isu strategis terkait dengan administrasi kependudukan.

Pertama masalah security keamanan. Kenapa dokumen ini menjadi isu strategis khsusunya securty karena torang ikuti di media. Sudah cetak e-KTP aksesnya cuma beberapa yang ditentukan, tapi masih ada  yang memalsukan.

“Padahal Undang Undang Adminsitrasi Kependudukan sudah jelas sanksinya pidana, tuntutan 6 tahun denda 75 juta. Tapi masih ada juga (palsukan) karena memang suasana sekarang dalam era digital banyak fasiltias teknologi yang bisa memalsukan,” terangnya.

Sementara untuk isu kedua terkait  dokumen yaitu privacy. Sebab, dewasa ini data pribadi sudah ‘dikantongi’ sejumlah bank dan lembaga lainnya.

“Ini pak dirjen sampaikan di banyak kesemptana, beliau banyak di-bully. Kenapa kita punya data ada di bank ini bank itu. Tanpa toranf sadari setiap keperluan torang pasti diminta KTP. Satu institusi dapat KTP kemudian beredar sudah ke mana-mana,” kata dia.

Isu ketiga adalah dokumen kependudukan ini memiliki fungsi kemanfaatan.

“Dulu orang belum melihat data ini berikan manfaat positif. Tapi sekarang ini data sangat urgent. Bayangkan negara kita nomor lima penduduk terbesar di dunia. Ada 276 juta sekian. Bayangkan itu. Cuma update satu desa saja butuh bulan-bulan baru kelar, apalagi urus negara. Ini luar biasa. Kalau tidak ada dokumen kependudukan sulit torang wujudkan,” terangnya.

Lebih lanjut, dalam kegiatan yang dihadiri perwakilan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se Sulut ini Mangala mengatakan, administrasi kependudukan harus dibenahi. Karena data kependudukan sangatkah penting dalam hal optimalisasi kependudukan di Sulut.

“Ini menjadi challenge atau tantangan kita. Karena melalui administrasi kependudukan ada pengakuan negara terhadap eksistensi penduduknya. Kalau dokumen tidak ada negara tidak mengakui,” terangnya.

Makanya, negara selalu memfasilitasi dokumentasi kependudukan. Ini dilakukan agar Warga Negara Indonesia berhak perlindungan dan hak-hak sebagian warga negara.

Adapun manfaat adanya dokumen kependudukan ini untuk menjadi identitas diri. Selain itu, dokumen kependudukan ini menjadi akses bagi warga negara peroleh public service.

“Semua ke bank pinjam uang, bank minta mana KTP. Urus SIM, diminta KTP. Makanya dokumentasi kependudukan sangat penting,” imbuhnya.

Comment

Leave a Reply

News Feed