Malah warga menyebut RS ini hanya cocok untuk warga dengan sakit ringan seperti influensa.
Pernyataan ini bukan tanpa alasan, sebabnya jika sudah masuk dengan penyakit yang membutuhkan analisis medis yang mendalam, RS milik pemerintah ini tak sanggup karena keterbatasan sarana dan tenaga medis.
Selang sepuluh tahun terakhir, RS ini tak ada peningkatan berarti baik dari layanan maupun fasilitas. Padahal RSUD ini merupakan RS pemerintah yang menjadi rujukan warga bukan hanya di Minahasa, tapi pasien dari Tomohon, Mitra dan Minsel.
“Seharusnya Pemkab Minahasa harus memberikan energi penuh untuk kualitas layanan kesehatan ini. Karena fasilitas di RS ini masih minim, baik untuk alat-alat kesehatan juga infrastruktur seperti kamar inap, WC, apalagi untuk tenaga medis yang sangat terbatas,” keluh Jantje, warga Tondano.
Bukan hanya itu saja, masalah kebersihan RS ini menjadi keluhan masyarakat yang cukup menganggu.
“Sepertinya tenaga cleaning service yang disediakan management RS tak mampu untuk membersihkan RS ini. Kebersihan toilet dan juga kamar rawat inap belum tercover semuanya. Jadi meski bau tak sedap di kamar ini, keluarga kami harus masuk karena sudah tak ada pilihan lain. Semua kamar sudah full terisi,” ujar Jantje yang menemani salah satu keluarganya yang sakit.
Menurutnya, Pemkab Minahasa dalam amatannya hanya ramai dengan kegiatan seremonial belaka, tanpa ada pembangunan yang real menyentuh layanan masyarakat.
“Apakah kunjungan ke luar negeri waktu lalu itu membawa dampak bagi masyarakat? Bisakah Pemkab Minahasa menjelaskan akan hal itu? Sedangkan keluhahan masyarakat
terhadap layanan kesehatan di RS ini seperti hanya didengar oleh pemerintah namun tak direspon sepenuhnya,” tegasnya lagi.
Ia pun meminta janji politik yang diucapkan JWS-Ivansa untuk pembangunan Minahasa yang lebih baik.
“Kenyataannya kepemimpinan JWS-Ivansa adalah pemerintahan tanpa pembangunan,” ketusnya.(vicky)
