Manado – Dalam rangka mengenang haul Gubernur pertama Sulut, Frits Johanes Tumbelaka atau lebih dikenal Broer Tumbelaka yang wafat pada 20 Agustus 1983, Kamis (21/8) digelar diskusi terbatas dengan tema ‘Kriteria Gubernur Sulut Pasca SHS’.
Diskusi yang melibatkan pengamat politik, akademisi dan wartawan ini diawali pemaparan Taufik Tumbelaka (Pengamat Politik, Putra Gubernur Broer Tumbelaka) tentang profil singkat Gubernur pertama Sulut.
Menurut Taufik, ayahnya merupakan Gubernur Sulutteng terakhir dan Gubernur Sulut pertama dikenal sebagai tokoh utama dalam penyelesaian pergolakan Permesta. Beliau juga merupakan Ketua DPRD Sulut pertama.
Broer wafat di RS Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta karena sakit. Beliau adalah anak bungsu dari 5 bersaudara keluarga dokter Tumbelaka-Sinyal. Sebelum menjadi Gubernur Sulut, Broer dikenal sebagai Perwira senior di Kodam Brawidjaya (dulu Divisi) yang dianggap perwira tercerdas dari keluarga terpandang di Jawa Timur.
Pria berbadan tinggi besar ini menerima sekitar 12 bintang jasa dari Pemerintah RI dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kallibata Jakarta, meningalkan seorang isteri, NZ Tumbelaka BA.
Broer juga dikenal sebagai tokoh perdamaian di Sulteng ketika Darul Islam menyerah. Namanya diabadikan oleh pemerintah dan masyarakat Sulteng pada sebuah pantai yang terkenal di luar kota Palu yang merupakan pusat rekreasi dengan nama Pantai Tumbelaka.
Broer Tumbelaka terkenal sangat bersahaja dan sederhana. Sering keluar tanpa pengawalan dan pernah meninjau daerah pedalaman dengan menggunakan kuda dan jalan kaki selama 6 jam.
Taufik kemudian menarik garis merah kepemimpinan Sulut mulai dari Gubernur pertama, kedua dan setersunya hingga gubernur saat ini. Dikatakannya, setiap gubernur memiliki gaya kepemimpinan yang unik atau berbeda satu dengan yang lainnya. Lepas dari kelebihan dan kekurangan, mereka sudah berkontribusi bagi pembangunan daerah ini.
“Khusus Gubernur Sarundajang, tanpa menavikan prestasinya dalam membangun daerah ini, saya melihat kelemahan-kelemahannya, antara lain, terlalu elitis, tidak merakyat, pengangkatan pejabat dilakukannya banyak yang masih berbau KKN dan terseret politik praktis yang melibatkan anak-anaknya,” ungkap jebolan Fisipol UGM ini.
Menghadapi suksesi Gubernur Sulut tahun depan, lanjut Tumbelaka, menarik bagi kita untuk mencari kriteria kepala daerah Nyiur Melambai selanjutnya pasca SH Sarundajang. “Tujuan diskusi kita saat ini adalah menjaring kriteria suksesor SHS,” ujarnya.
Sejumlah kriteria calon gubernur Sulut pun mencuat dalam diskusi, antara lain, gubernur kedepan selain visioner, harus antitesa dari sikap elitis dan tidak merakyat, jujur, sederhana, mau bekerja dan bebas kepentingan.
“Gubernur Sulut ke depan harus bisa melanjutkan sejumlah mega proyek rintisan SHS,” ujar salah satu peserta diskusi, Donald Tali Wongso.
“Tidak perlu yang jago pidato, yang penting bisa bekerja,” timpal Afif Akbarsyah, peserta diskusi yang lain.
“Kalau bisa memiliki finansial yang mapan agar tidak korupsi,” tambah Steven Semen.
Selain Kriteria, mengemuka pula nama-nama kandidat yang diprediksi bakal bertarung dalam suksesi nanti. Mulai dari yang berlatar belakang birokrat, militer, tokoh partai politik maupun akademisi.
Sulut Ir Roy Roring, Drs Robby Mamuaja, Irjen Pol Drs Benny Mamoto dan Laksda TNI Willem Rampangiley (Mantan Danlantamal VIII Manado, Deputi I Menkokesra), Ketua DPD Partai Demokrat Sulut), Olly Dondokambey (Anggota DPR RI, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulut), Hangky Gerungan (Ketua Kosgoro Sulut), Drs Hanny Sondakh (Walikota Bitung), DR Maya Rumantir (Anggota DPD RI asal Sulut), Aryanthi Baramuli Putri (Anggota DPD RI asal Sulut).
“Nama-nama yang mengemuka ini perlu kita lihat rekam jejaknya dan kita uji apakah memenuhi kriteria seperti yang kita rumuskan tadi,” tutup Tumbelaka.
