Manado – Di saat pemerintah menggalakkan penghematan, dan banyak warga mengalami kesusahan hidup akibat pelemahan rupiah, kekeringan, kebakaran hutan, kabut asap dan lainnya, Pemprov Sulut malah mempraktekan gaya hidup boros. Tak tanggung- tanggung Pemprov Sulut ditengarai telah memesan mobil dinas Lexus seharga Rp 1,1 miliar, 2 unit Toyota Camry senilai Rp 1 Miliar, 2 unit Ford double cabin dan 8 Fortuner.
Pemprov Sulut mengajukan pembelian mobil dinas tersebut untuk digunakan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov dan Forkopimda. Dana pembelian mobil tersebut konon telah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Sulut Tahun Anggaran 2015.
Pembelian mobil dinas mewah inipun tuai kritikan.
“Pemprov telah ‘menampar muka’ masyarakat Sulut,” ujarSekretaris Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulawesi Utara, Jack Wullur.
Wulur menuding Pemprov Sulut tidak punya mata dan telinga untuk menyaksikan keadaan warga Sulut. Saat ini masyarakat di Sulut dihadapkan pada banyak persoalan, seperti pemadaman listrik yang terus berlangsung, jalan umum dimana- mana rusak, daya beli masyarakat menurun, kesulitan air bersih, kabut asap, kebakaran dan masalah lainnya.
“Pemprov ini tidak punya kepekaan? Saya menyarankan Pemprov membatalkan pembelian mobil mewah tersebut,” tegas Wulur.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka menilai, pengadaan mobil mewah oleh Pemprov Sulut bertentangan dengan program Nawacita Presiden Jokowi dan wapres Jusuf kala. Pengadaaan mobil dinas baru menurutnya belum mendesak sebab mobil dinas Pemprov sulut selain tampak mewah masih relatif baru.
“Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu menekankan penghematan dan menekankan gaya hidup sederhana bagi pejabat pemerintahan. Buktii nyata Presiden menggunakan mobil dinas yang lama dan langkah ini ditindaklanjuti dengan instruksinya kepada menteri-menterinya untuk menggunakan mobil dinas lama,” ungkap Tumbelaka.
Sayangnya, lanjut jebolan Fisipol UGM, kebijakan Presiden Jokowi tidak diejawantakan pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Sulut. Ini menurutnya, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Ini juga merupakan pembangkangan terhadap Nawacita, di mana pada poin dua Nawacita berbunyi pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya,” tandas Putra Gubernur Pertama Sulut.
“Kalau Pemprov peka, saya sarankan Penjabat Gubernur Soni Sumarsono mengurungkan pembelian mobnas mewah ini dan lebih baik dialihkan pada penanganan sosial masyarakat yang lagi kesusahan,” imbuh Tumbelaka.
Pemprov Sulut melalui Asisten 3, dikonfirmasi wartawan terkait pengadaan mobil dinas baru, Jumat (23/10) pekan lalu, tak menampik, namun enggan memberikan komentar lebih karena tidak mengetahui persis berapa jumlah, spesifikasi dan harga. “Coba tanyakan di Bidang Anggaran atau di Biro Umum karena pengadaan mobil dinas setahu saya ada di DPA Biro Umum,” singkatnya.
