by

Akan Ditata Kembali, Kawasan Seputaran Danau Tondano Bakal Ditertibkan

Minahasa – Kawasan seputaran Danau Tondano direncanakan akan ditata kembali. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa akan melakukan penertiban pada kawasan seputaran danau kebanggaan masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara ini.

Hal ini diungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frits Muntu SSos, saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Tondano Timur, Eris dan Kakas Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano di Wilayah Sungai (WS) Tondano-Sangihe-Talaud-Miangas, yang digelar di Yama Resort Tondano, Rabu (02/12) pagi, mewakil Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi.

Pada kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dilaksanakan 30 September dan 02 Oktober lalu, Muntu mengatakan bahwa hari ini akan dilaksanakan penyepakatan untuk Rancangan Peraturan Daerah dan Validasi Kajian Lingkungan Strategis (KHLS), tentang instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sekitar Danau Tondano, berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 15.

“Banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan di sekitar Danau Tondano seperti areal wisata, spot fotografi dan spot pancing, yang sayangnya saat ini banyak terjadi penimbunan untuk dijadikan rumah dan diolah menjadi tambak,” kata Muntu dalam sambutan Bupati.

Pada bagian barat Danau Tondano dikatakannya, terdapat zona pengembangan perumahan yang sebagian besar terletak di Kecamatan Remboken, Tondano Timur dan Eris, yang sampai saat ini banyak yang belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan dan perlu adanya pembatasan pengembangan.

Lanjut kata dia, Danau Tondano memiliki akses jalan melingkar dengan status jalan Provinsi dan mempunyai cukup baik kendaraan umum meskipun sangat terbatas, dimana sebagian besar permasalahan berada di kawasan areal sempit antara perbukitan dengan danau, seperti di wilayah selatan dan timur.

“Untuk itu ini perlu ditertibkan dan ditata kembali. Kita akan menyediakan zona atau kawasan pembangunan unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang-rendah dan aman, nyaman dan berkelanjutan. Perlu adanya pembatasan pembangunan dan penataan konsep pengembangan wisata, dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan,” ujarnya.

Untuk bangunan yang sudah ada dan tidak mempunyai sistem pengelolaan lingkungan yang sesuai standar, kata Muntu, akan dikeluarkan. Kemudian, lanjut dia, pihaknya akan menyediakan ruang untuk pembangunan akomodasi pariwisata dengan kepadatan yang bervariasi diseluruh kawasan, serta mengakomodasi bermacam akomodasi pariwisata, seperti hotel, villa, resort, homestay dan lain-lain.

“Kita tertibkan dan kita tata. Untuk area wisata yang berada di luar zona sempadan yang menurunkan kualitas lanskap danau (estetika), akan dipindahkan keluar dari sempadan,” pungkasnya.

Turut hadir, Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III Ir Ahmad Syaikhu MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir Wenny Talumewo MSi, Kadis Lingkungan Hidup Drs Vicky Kaloh, Kadis PUPR Teddy Lumintang ST, Kadis Perhubungan Ir Hendrik Kaunang, Kadis Pertanian Dr Ir Margaretha Ratulangi MAP, Kabag Hukum Willem Nainggolan SH MM dan Camat terkait.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed