Manado – Sebagai langkah nyata menahan laju inflasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, Perum Bulog, dan berbagai pemangku kepentingan menyelenggarakan kegiatan Sinergi Pasar Murah.
Acara yang dipusatkan di kawasan eks Kantor Bank Indonesia Manado ini digelar bertepatan dengan peringati Hari Ulang Tahun ke-73 Bank Indonesia, Selasa (21/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto, mewakili Gubernur Sulut yaitu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Jemmy Ringkuangan, A.P., M.Si., jajaran Forkopimda Provinsi, Wali Kota Manado Andrei Angouw didampingi Sekretaris Daerah Kota Manado dr. Steaven Dandel, MPH., Kepala Dinas PUPR Kota Manado Johny Suwu, S.T., Kabag Perekonomian Setda Kota Manado David Kambey, A.P., serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Joko Supratikto memaparkan data terbaru yang menjadi latar belakang digelarnya kegiatan ini. Inflasi Sulawesi Utara pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,12 persen secara bulanan, sedangkan akumulasi inflasi tahun berjalan Januari hingga Juni mencapai 4,48 persen. Angka ini jelas melampaui sasaran nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.
“Karena itulah intervensi diperlukan segera melalui penguatan sisi pasokan dan distribusi pangan, salah satunya lewat penyelenggaraan pasar murah ini,” ujar Joko.
Tekanan kenaikan harga, lanjutnya, utamanya dipicu oleh lonjakan harga komoditas strategis seperti cabai rawit, bawang merah, dan beras. Masalah ini diperberat terganggunya jalur distribusi antarwilayah akibat banjir di Gorontalo, yang selama ini menjadi salah satu daerah pemasok utama kebutuhan pangan Sulawesi Utara.
“Ketergantungan kita terhadap pasokan dari luar daerah memang masih menjadi tantangan besar, yang harus kita atasi perlahan lewat peningkatan produksi lokal dan penguatan kerja sama antardaerah,” jelasnya.
Melalui pasar murah ini, masyarakat kini dapat menjangkau berbagai kebutuhan pokok dengan harga jauh di bawah harga pasar biasa. Di antaranya: Beras SPHP dijual Rp58.000 per 5 kilogram, minyak goreng Rp19.000 per botol, gula pasir Rp18.500 per kilogram, bawang putih Rp44.000 per kilogram, telur ayam Rp53.000 per baki, ayam potong Rp32.000 per ekor, cabai rawit lokal Rp40.000 per kilogram, cabai rawit varietas Juwita Rp30.000 per kilogram, cabai merah keriting Rp15.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, serta aneka sayuran seperti timun dan tomat masing-masing Rp5.000 per kilogram. Buah-buahan seperti melon dan semangka pun tersedia seharga Rp8.000 per kilogram.
Selain meringankan beban belanja warga, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi percepatan digitalisasi sistem pembayaran. Sebagai wujud perayaan HUT ke-73, setiap pengunjung yang bertransaksi menggunakan QRIS cukup membayar biaya simbolis sebesar Rp73 untuk memperoleh voucher potongan harga senilai Rp5.000.
“Kami ingin masyarakat semakin terbiasa dan nyaman bertransaksi secara digital, sekaligus memberikan apresiasi sederhana di momen ulang tahun Bank Indonesia ini,” ujar Joko.
Tak hanya itu, disiapkan pula layanan Kas Keliling untuk masyarakat yang hendak menukarkan uang lusuh, rusak, atau tidak layak edar dengan uang rupiah baru secara gratis. Hal ini sejalan dengan kampanye nasional Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah serta memperluas pemahaman masyarakat tentang penggunaan mata uang negara yang layak edar.
Di akhir penjelasannya, Joko menegaskan bahwa pasar murah hanyalah langkah darurat, bukan jawaban tunggal atas permasalahan inflasi. Ke depannya, berbagai strategi jangka menengah hingga panjang akan terus diperkuat.
“Kita akan terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian, penerapan tata cara bertani yang baik atau Good Agriculture Practices, memperkokoh Kerja Sama Antardaerah, serta terus membina kelompok Petani Unggulan Sulawesi Utara atau yang kita sebut PATUA,” tegasnya.
Seluruh langkah tersebut diharapkan perlahan namun pasti mampu menurunkan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Sulawesi Utara dapat terpelihara secara berkelanjutan.
