Minahasa – Komisi Pemberantasa Korupsi Repoblik Indonesia (KPK) menyebut bahwa, kehilangan aset Danau Tondano yang ada di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berpotensi sebabkan kerugian negara.
Hal ini dikatakan Kepala Satuan Tugas Wilayah IV KPK RI, Wahyudi dalam Forum Group Discussion (FGD) Pemulihan dan Penertiban Danau Tondano, yang dilaksanakan di aula Monumen Benteng Moraya, Selasa (15/06) pagi.
Menurutnya, bila aset yang berkaitan dengan Danau Tondano tidak dicatat dan dikuasai negara, maka potensi hilangnya aset tersebut serta potensi hilangnya pendapatan negara sangat terbuka.
Itu sebabnya, dia menegaskan bahwa, mengintervensi atau melakukan pendampingan terkait dengan aset-aset berupa Danau, termasuk Danau Tondano, sangat perlu.
“KPK saat ini lebih banyak fokus kepada kerugian keuangan negara, padahal ada hal lain juga yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah berkaitan dengan aset-aset, termasuk danau. Untuk itu, kami saat ini juga mulai mengintervensi atau melakukan pendampingan terkait dengan aset-aset dimaksud ini,” kata dia.
Kata dia lagi, setidaknya ada tiga hal utama yang menjadi fokus KPK terkait aset ini yakni, pencatatan dan penguasaan aset, potensi hilangnya aset tersebut serta potensi pendapatan negara yang tidak masuk ke kas pemerintah serta potensi sengketa hukum.
“Tiga hal ini yang akan menjadi perhatian kita nanti. Karenanya, kita akan membantu Pemerintah Kabupaten Minahasa berkaitan dengan hal ini,” ujarnya.
Sementara, Bupati Minahasa Dr Ir Royke Octavian Roring MSi, yang kala itu hadir didampingi langsung Wakil Bupati Dr Robby Dondokambey SSi dalam sambutannya mengatakan, Danau Tondano merupakan aset Kabupaten Minahasa yang menjadi hajat hidup masyarakat Sulawesi Utara.
Untuk itu, Bupati ROR memohon kepada KPK agar kiranya dapat memfasilitasi dan juga memberikan arahan mengenai penertiban aset dan penyelamatan Danau Tondano ini.
“Danau Tondano selama ini menjadi sumber air, sumber listrik, mengairi persawahan, sumber perikanan dan destinasi pariwisata yang menjanjikan bagi masyarakat Sulut dan secara khusus Minahasa. Telah banyak daya dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyelamatkan Danau Tondano ini. Inisiasi KPK ini tentu sangat diapresiasi Pemkab Minahasa,” ujarnya.
Hadir juga dalam FGD ini, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I, Ir Bastari MEng, Sekda Minahasa Frits R Muntu SSos, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekdakab Minahasa Ir Wenny Talumewo MSi, Kepala OPD dan Camat di seputaran Danau Tondano, Kepala Kantor BPN/ATR Minahasa Alex Wowiling, Kabag Prokopim Setdakab Minahasa Johnny Tendean AP MAP dan Kabag Umum Lona Wattie SSTP serta dari Ditjen Kekayaan Negara.(fernando lumanauw)
