Manado – Ketidakpastian ekonomi global masih membayangi stabilitas harga di dalam negeri, namun langkah kebijakan terintegrasi membuat tekanan itu mulai teredam di level lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan gejolak di pasar internasional, termasuk ketegangan geopolitik di Timur Tengah, penguatan dolar AS, dan lonjakan harga energi, berisiko mendorong imported inflation.
Tekanan itu kini mulai terasa pada beberapa komoditas pangan, khususnya bawang merah dan cabai yang mencatat kenaikan sepanjang Juni.
“Selain dipengaruhi dinamika global, pergerakan harga di daerah juga ditentukan oleh faktor domestik, seperti kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan pola konsumsi masyarakat,” ujar Joko dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bitung, Jumat (26/06/2026).
Sebagai respons atas gejolak global, BI menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur 17–18 Juni 2026.
Kebijakan moneter ketat itu bertujuan memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran 2,5±1 persen untuk periode 2026–2027.
Tak hanya suku bunga, BI memperkuat bauran kebijakan melalui peningkatan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), pendalaman pasar valuta asing, intervensi di pasar valas, langkah menjaga kecukupan likuiditas perbankan, pembatasan transaksi pembelian dolar AS, serta pengawasan lebih ketat terhadap transaksi valas besar.
Hasilnya mulai terlihat: pada 24 Juni 2026 rupiah menguat ke Rp17.955 per dolar AS dari sekitar Rp18.010 pada awal Juni, sementara aliran modal asing mencatat inflow sebesar Rp60,2 triliun, terutama untuk SRBI dan Surat Berharga Negara.
Di tingkat daerah, tantangan berbeda muncul. Meski Kota Bitung belum termasuk dalam daerah penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), pemantauan harga dilakukan karena pola harga di Bitung cenderung mengikuti Manado.
Pemantauan BI menunjukkan komoditas yang paling rentan memicu inflasi lokal adalah cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Menariknya, fluktuasi harga terjadi meski pasokan dinilai mencukupi.
“Gejolak harga hortikultura tidak semata-mata dipengaruhi produksi, melainkan juga distribusi, biaya angkut, musim panen, kualitas pasokan, serta tingginya permintaan, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional,” jelas Joko.
Sementara itu, beras medium, telur ayam ras, dan daging ayam ras tercatat surplus sepanjang 2025–2026 sehingga menjadi penyangga stabilitas harga pangan di Bitung.
Fokus ke rantai pasok: solusi jangka menengah
Bank Indonesia mendorong pergeseran fokus pengendalian inflasi dari sekadar memastikan ketersediaan pasokan ke perbaikan tata kelola rantai pasok.
Rekomendasi utama meliputi efisiensi distribusi, pengembangan fasilitas penyimpanan (cold chain), penanganan pascapanen, serta penguatan kerja sama antar daerah.
BI juga mendorong pemanfaatan neraca pangan sebagai sistem peringatan dini dan membuka peluang dukungan lewat program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM), khususnya untuk komoditas yang memenuhi kriteria bantuan biaya transportasi seperti beras medium, cabai rawit, dan bawang merah.
Penguatan sektor hulu juga disorot sebagai langkah penting agar volatilitas harga dapat ditekan dari sumbernya. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, TPID, pelaku usaha, dan masyarakat, BI optimistis stabilitas harga pangan dapat terjaga.
Wali Kota Bitung Hengky Honandar menyatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan.
“Kedaulatan bangsa ada di pangan. Kalau kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi, ekonomi akan lebih stabil,” katanya.
Memanfaatkan posisi strategis Bitung sebagai kota maritim, kawasan industri, dan pusat distribusi di Sulawesi Utara, pemerintah kota mengandalkan kolaborasi multipihak melalui TPID.
Program strategi 4K — menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan memperkuat komunikasi efektif kepada masyarakat — dijalankan bersama BI, distributor, pelaku usaha, dan instansi terkait.
Kebijakan moneter BI yang lebih ketat berkontribusi pada stabilitas nilai tukar, menarik aliran modal asing, dan membantu menekan imported inflation.
Fluktuasi harga hortikultura di Bitung menunjukkan bahwa solusi pasokan saja belum cukup; efisiensi rantai pasok dan pengurangan biaya distribusi menjadi kunci menahan volatilitas.
Surplus komoditas pokok seperti beras, telur, dan daging berfungsi sebagai penopang inflasi pangan lokal, memberi ruang kebijakan untuk fokus pada komoditas rentan.
Dengan langkah kebijakan makro dan intervensi rantai pasok di tingkat lokal, Bitung menunjukkan pendekatan terpadu untuk meredam tekanan harga di tengah ketidakpastian global.
Keberhasilan jangka menengah bakal bergantung pada konsistensi kebijakan, efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, serta kemampuan menekan biaya logistik yang selama ini menjadi sumber volatilitas.
