Minahasa – Belum pernah mengantongi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI) terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah, memacu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa untuk terus berbenah.
Dengan adanya sejumlah pembenahan ini, Sekretaris Daerah Minahasa, Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, kepada Cybersulutnews.co.id ketika ditemui belum lama ini mengatakan, Pemkab Minahasa berharap bisa meraih opini WTP untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun 2014.
Menurut Korengkeng, Pemkab Minahasa bisa mendapat opini WTP dari BPK karena sudah ada pemeriksaan atau pra audit aset diluar pemberian opini dari BPK, dimana BPK mengeluarkan rekomendasi terkait masalah aset dan pengelolaan keuangan yang harus dibenahi.
“Dalam audit pra itu bisa diketahui mana yang perlu dibenahi. BPK telah memberikan kemudahan dengan adanya audit pengelolaan keuangan dan aset tanpa opini, kemudian mana yang harus dibenahi direkomendasikan untuk diperbaiki, setelah itu memberikan kesempatan kepada Pemkab untuk memperbaiki, sehingga ketika masuk pada audit pemberian opini bisa dapat hasil yang terbaik,” tukas Korengkeng.
Ditambahkan Korengkeng, persoalan yang mempengaruhi penilaian BPK yang paling banyak terletak pada aset, seperti aset tanah dan juga kendaraan dinas.
“Pra audit dari BPK akan berakhir tanggal 17 Maret, setelah itu Pemkab akan memasukkan laporan perbaikan hasil pra audit baru setelah itu diaudit kembali oleh BPK untuk pemberian opini. Beberapa persoalan seperti aset terus dibenahi, diantaranya masalah aset tanah,” terang Korengkeng.(fernando lumanauw)
