Manado – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad, menyinggung soal maraknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP. Dia menyarankan agar para kepada kepala daerah, jangan terjebak dengan opini WTP. Sebab meski WTP, namun tidak menjamin tidak ada indikasi korupsi.
Abraham Samad mengaku kuatir jika satu daerah memburu opini WTP, kemudian justru menghalalkan segala cara untuk menapatkannya, misalnya menyuap orang BPK untuk menerima opini WTP.
Dia mencontohkan, di Bekasi kepala daerahnya ditangkap KPK akibat terbukti menyuap BPK untuk meraih opini WTP. Untuk itu, kata dia, saat ini KPK sudah bekerjasama dengan BPK, untuk memperbaiki sistim penganggaran dalam APBD, dan sistim pelayanan publik yang rawan korupsi.
Terkait adanya temuan BPK di Sulut, Abraham mengingatkan, jika Kapolda Sulut ragu-ragu untuk melakukan proses hukum pada aparat yang terlibat dugaan kasus Korupsi, dipersilahkan melimpahkannya ke KPK.
Abraham Samad juga menyebutkan, KPK sejak 2012 lalu telah merubah sistimnya menjadi pencegahan dan penindakan dalam kasus korupsi. Karenanya pendidikan anti korupsi harus di mulai sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Dia mengaku kuatir saat ini para pelaku koruptor masih berusia muda. “Ke depan nanti akan terbentuk generasi baru anti korupsi, supaya negara ini terbebas dari korupsi,” harapnya.
Ia menambahkan, pendidikan anti korupsi juga harus dimulai dari dalam keluarga. “Sebab ada pejabat suami istri atau anak terlibat kasus korupsi,”terangnya
Ditambahkan SHS, menyatakan setuju program KPK dengan menumbuhkan generasi baru. SHS menuturkan jika kita kehilangan kesehatan, kita baru kehilangan sebagian, namun jika kita kehilangan karakter, maka kita kehilangan segalanya.
“Saya setuju opini WTP dari BPK bukan segala-galanya,” kata SHS.
Sebelumnya, baik Abraham Samad dan Gubernur SHS memberikan support pada ratusan anak sekolah yang mengikuti Senam Sahabat Pemberani.
