Palandung : Pengambil Kebijakan Kebanyakan Laki-laki, PUG Berjalan Lamban

Manado – Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara menggelar Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Senin (16/03).

Kegiatan tersebut dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Drs John H Palandung,

Pada sambutannya, Palandung mengatakan pada awalnya paradigma pembangunan gender lebih menekankan pada bagaimana perempuan berperan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang lebih dikenal dengan Perempuan Dalam Pembangunan.

Dalam perkembangannya, lanjut Palandung, peranan perempuan tidak hanya sekedar pelaku pembangunan tetapi peran serta perempuan menjadi perhatian dan pertimbangan untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan berbagai program pembangunan yang dikenal dengan Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Namun, dalam pelaksanaannya masih dirasakan berjalan lamban karena para pengambil keputusan, pemegang kebijakan, para perencana dan para pemangku kepentingan masih belum memahami tentang PUG. Bahkan istilah gender masih sering diartikan sebagai perempuan, sehingga mengakibatkan terjadi kontra produktif karena pengambil kebijakan didominasi oleh kaum laki-laki,” tandas Palandung.

Dikatakannya lagi, Provinsi Sulawesi Utara merupakan Provinsi dengan capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender berada di atas capaian tingkat nasional. Namun demikian, seperti di daerah lainnya, Sulut masih terjadi ketimpangan yang perlu dikoreksi agar tercapai kesetaraan dan keadilan gender. Sampai dengan tahun 2013 partisipasi anggota DPRD Provinsi Sulut sebesar 28,9 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 23,1 persen.

Hal ini mempengaruhi kebijakan pembangunan yang responsif gender demikian juga dalam pengambilan keputusan pada posisi eselon II di Provinsi Sulut yang menempatkan perempuan hanya 17,64 persen.

Palandung mengatakan bahwa Workshop Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan sangat penting dan strategis dilaksanakan dalam rangka mendorong eksistensi perempuan di bidang Politik dan Jabatan Publik di Provinsi Sulawesi Utara. “Saya berharap dari kegiatan ini akan lahir komitmen bersama dalam upaya pencapaian salah satu target MDGs yaitu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender,” tutup Palandung.