Pekan Ini, Korupsi Pembangunan Pasar Karombasan Kembali Bergulir

Manado, Cybersulutnews- Proses persidangan korupsi pada revitalisasi pembangunan Pasar Karombasan tahun 2014 dengan terdakwa JN alias Jenny, akan kembali bergulir pada pekan ini.

Sejumlah fakta baru dinantikan hadir dipersidangan. Dijadwalkan, agenda persidangan masih dalam keterangan saksi. Juru bicara Pengadilan Negeri (PN) Manado Vincentius Banar, ikut membenarkan agenda persidangan tersebut. “Ya, jadwalnya masih agenda keterangan saksi. Pekan ini sidangnya akan dimulai lagi,” singkat Banar.

Diketahui pada persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mitha Ropa dan Christyana Odewi telah menghadirkan saksi Kepala Tukang Bangunan pembangunan Hanggar, Marcel Lena. Terungkap pada keterangannya, bahwa ia diperintahkan membangun 1 hanggar dengan ukuran 20×20 M, padahal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), hanggar yang harus dibangun berjumlah 2.

“Saya membangun sesuai dengan apa yang diperintahkan kepada saya,” jelasnya pada Rabu (24/01).

Ia pun turut mengungkap kalau sempat melihat denah rencana pembangunan kios di pasar sejumlah 8 Kios. Padahal dalam kesepakatan, kios yang harus dibangun harus berjumlah 20.

Tak mau kalah, Penasehat Hukum Terdakwa Toni Rawung, ikut menjawab soal keterangan tersebut. Menurutunya proses pembangunan tersebut sudah dilakukan revisi dan itu tidak menyalahi petunjuk teknis (Juknis) yang ada.

“Memang benar bangunanya, harus ada 2 Hanggar dan 20 Kios. Namun dalam berjalannya waktu memenuhi hambatan, karena pedagang menempati lokasi tersebut, serta lahan bangunan tidak cukup membuat 20 kios, hingga kami buat revisi,” jelas Rawung.

“Jadi kami buat spesikasi 2 hanggar, tapi dalam satu atap dengan ukuran 20×20. Serta 20 kios menjadi 8 Kios, karena soal lahan yang ada. Itu tidak menyalahi aturan karena diatur dalam juknis,”tandasnya.

Patut diketahui terdakwa JN adalah Ketua Koperasi Bansos dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), terkait program revitalisasi di Pasar Karombasan.
Dirinya dijerat karena diduga melakukan penyelewangan dalam pembangunan pasar pinasungkulan, dengan merugikan keuangan Negara sebanyak Rp. 514 Juta dari pagu anggaran Kementrian UKM sebanyak 900 Juta.

JPU sendiri menjerat terdakwa dengan (Primair) Pasal 2 ayat (1), dan (sekunder) Pasal 3 ayat (1) Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang revisi atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Marend)

Leave a Reply