Manado – Proyek perubahan berjudul Perlindungan Anak yang Holistik dan Integratif di Provinsi Sulawesi Utara berhasil mengantarkan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Erny Tumundo sebagai terbaik I pada Diklat Kepemimpinan Tingkat 2 yang dilaksanakan LAN Makasar 19 April 2016 hingga 13 Agusutus 2016.
Dari puluhan peserta Diklatpim II, Tumundo mendapat predikat sangat memuaskan.
Kepada wartawan, Tumundo mengatakan, keberhasilan proyek perubahan yang ia buat tak lepas dari dukungan Gubernur Olly Dondokambey, Ketua TP PKK Sulut ibu Rita Dondokambey Tamutuan, Wagub Steven Kandouw dan Forkopimda Sulut.
“Proyek perubahan yang saya buat mengacu dari program Nawacita Jokowi-JK dan Saptacita OD-SK,” kata Tumundo.
Lanjut dikatakannya, proyek perubahan ini melibatkan lembaga-lembaga agama, organisasi perempuan dalam hal ini TP PKK melalui kelompok-kelompok dasawisma yang ada di desa dan kelurahan. Selain itu dengan mebentuk kelompok-kelompok peduli sahabat anak di sekolah-sekolah.
“Lokus proyek perubahan berada di 4 kabupaten/kota yaitu kabupaten Minahasa Utara , Kota Manado, Kota Bitung dan Kota Tomohon.
Lanjutnya, kegiatan dalam proyek perubahan ini telah mendapatkan legitimasi melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur no.28 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang holistik dan integratif di Provinsi Sulawesi Utara.
Tujuan jangka panjang dari proyek perubahan ini yaitu berkurangnya kasus-kasus kekerasan dan semakin meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan untuk melindungi anak-anak agar tercipta generasi mendatang yang mandiri, berkualitas dan berkepribadian.
Untuk jangka menengah kami akan replikasikan proyek ini ke kabupaten kota yang lain. “Harapan tentu semua stakeholder memberi peran yg signifikan untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi,” Tumundo berharap.
Adapun proyek perubahan yang telah menghantarnya menjadi lulusan terbaik Diklat Pim 2 berisi upaya revolusi mental bagi seluruh masyarakat untuk melihat semua anak adalah anak kita, isu kekerasan dan diskriminasi kepada anak-anak menjadi perhatian pemimpin. “Karena kalau tidak dimulai dari sekarang maka bakal menjadi bencana kemanusiaan ketika anak-anak kita hidup dalam ketidaknyamanan karena baik pemerintah masyarakat bahkan orangtua tidak dapat menyiapkan ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak,” terangnya.
Selain itu dilakukan pengembangan pelayanan di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak provinsi Sulut.
Menangani anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut dan telah diterapkan pelayanan satu pintu dengan menambahkan aktivitas pelayanan dengan menyediakan tenaga dokter dan tenaga polwan.
