Mitra – Pemilihan hukumtua di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) akan dilakukan secara serentak 15 Juni, mendatang. Pasalnya, kegiatan pilhut tersebut oleh Pemkab Mitra menyiapkan anggaran sekira Rp 340 juta, untuk 34 Desa yang ada di daerah ini.
Hanya saja, anggaran yang digelontorkan tersebut diminta warga harus ada pengawasan yang ketat. Sehingga, dana tidak bisa diutak atik dan dipergunakan sesuai petuntukkan.
“Pola pembagian dana itu, sebesar Rp10 juta tiap desa untuk membiayai pelaksanaan pemilihan,” sebut ketua BPD Desa Buku Tenggara, Zulfan Yunus.
Zulfan menuturkan, hal ini perlu dilakukan pengawasan dan penelusuran, karena nilai anggaran yang disiapkan Pemkab menurutnya cukup besar,
“Berarti ini Rp 221 juta tak sampai kepada panitia Pilhut di desa, dan sisanya dikelolah oleh instansi teknis Pemkab. Jangan sampai niat baik Bupati untuk menalangi biaya pemilihan, dicederai aparat pemerintahan itu sendiri,” serunya.
Dia menambahkan, pembagian anggaran Pilkades ini sampai sekarang tak jelas peruntukannya. Dengan pola pembagian 65% untuk panitia di tingkat kabupaten serta 35% bagi pihak penyelenggara di desa.
“Seharusnya perlu memperhatikan asas keadilan bagi masing-masing desa. Lantaran, ada jumlah pemilih sedikit dan yang pemilihnya banyak, juga yang secara geografis ada yang luas dan sulit dijangkau dengan yang mudah, semua disama-ratakan,” tuturnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Piether Owu, mengakui adanya 65 % anggaran Pilkades yang dikelola panitia di Pemkab.
“Pemkab memang juga membentuk panitia untuk Pilhut ini. Sebagai Ketua Panitia adalah pak Sekda, dan personel panitia sejumlah instansi teknis terkait,” terangnya.
Menurut Owu, pembagian tersebut sudah diatur. Lanjutnya, kalau dihitung-hitung minimal 60 persen untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan, sementara unyuk 5 persen lainnya untuk biaya pelantikan. “Maksimal 35 persen untuk honorarium panitia Pilhut di masing-masing desa,” jelasnya.
Dia menepis bila anggaran Pilhut Rp 10 juta masing-masing desa, langsung dipotong oleh pihaknya. Dia juga membantah jika pelaksanaan Pilkades ini menjadi proyek dadakan bagi instansinya.
“Pada prinsipnya, kami hanya ingin pilhut serentak berjalan dengan baik, tanpa adanya persoalan,” tutupnya.(Alfian Jay)
