Manado – Pada 2020 mendatang, sejumlah daerah di Indonesia termasik di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bakal menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menyikapi moment pesta demokrasi tersebut, Wakil Gubernur Sulut Steven OE Kandouw mendesak Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), untuk memikirkan persoalan terkait suksesi kepala daerah tersebut terutama soal pembiayaan.
Menurut Kandouw, biaya yang dibutuhkan untuk pilkada di daerah Nyiur Melambai diplot sebesar Rp500 miliar, sementara APBD Provinsi Sulut hanya sebesar Rp2 triliuan. Dengan demikian dana yang terserap mencapai 25 persen.
โKalau pilpres (pemilihan presiden) yang mencapai Rp7 triliun bisa dibiayai, maka diharapkan pemerintah pusat dapat membiayai pilkada,โ Kata Kandouw pada Konsultasi Regional Pulau Sulawesi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di hotel Sintesa Peninsula, Senin (5/8/2019).
Lanjut kata Kandouw, tidak semua kabupaten/kota di Sulawesi memiliki APBD dengan kategori tinggi.
โAPBD kita rata-rata menengah alias tidak mampu membiayai diri sendiri. Dengan demikian tidak mampu juga, jika harus membiayai demokrasi,โ tukasnya.
