Kemenpar RI Bantah Biayai Launching Festival Selat Lembeh, Enny : Jangan Bodohi Warga Bitung !

Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kèmenpar) RI melalui Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Sutaryanto, membantah jika Launching Festival Selat Lembeh (FSL) di Jakarta menggunakan anggaran dari kementerian.

Menurutnya, kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung untuk promosi pariwisata di kota Cakalang tersebut adalah murni dibiayai oleh Pemkot Bitung.

“Pihak kementerian sama sekali tidak membiayai acara Launching Festival Selat Lembeh yang digelar pada hari Selasa 13 September lalu. Apalagi membiayai perjalanan sejumlah ASN dan Pejabat Kota Bitung dalam acara ini, kami justru hanya memberi dukungan sehubungan dengan promosi dan publikasi,” jelasnya sembari mempertegas lagi bahwa kegiatan FSL sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Kota Bitung.

Malah dirinya menyatakan sangat menyesalkan jika Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkot Bitung yang telah mengatakan anggaran acara tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kemenpar RI.

“Itu tidak benar, karena kegiatan FSL dananya menjadi tanggungan Pemkot Bitung,” tegas Sutaryanto lagi.

Sementara itu Koordinator LSM SNAK MARKUS Sulut, Enny Umbas yang telah berkunjung langsung ke Kemenpar RI mengatakan, seharusnya Pemkot Bitung menggelar Launching FSL di Kota Bitung sembari memperkenalkan sejumlah destinasi kepariwisataan unggulan daerahnya untuk penghematan anggaran.

“Justru yang ada Pemkot Bitung hanya menghambur- hamburkan uang rakyat untuk membeli ratusan tiket bagi para ASN dan sejumlah orang yang tidak berkompeten dalam kegiatan itu. Ini merupakan suatu pemborosan anggaran disaat negara kita berusaha untuk berhemat,” katanya.

“Saya heran mengapa justru Pemkot Bitung menggunakan alasan untuk berhemat ketika sejumlah Kepala Lingkungan dan Ketua RT menuntut operasionalnya yang belum dibayarkan, sementara uang rakyat justru dihambur-hamburkan secara berlebihan hanya sekedar menghadiri acara Launching FSL,” sorotnya lagi.

Lanjutnya, Pemkot Bitung jangan “kambinghitamkan” Kementerian Pariwisata RI. “Kami harap Pemkot Bitung dapat bersikap lebih jujur dan transparan dalam melakukan sesuatu. Jangan pernah bodohi rakyat dengan pernyataan-pernyataan yang tidak benar,” ujarnya aktivis perempuan Sulut ini.(csn)

Tinggalkan Balasan