Manado – Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu komponen terbesar dalam struktur PAD Sulawesi Utara. Data dari Bapenda menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor ini menyumbang lebih dari 35 persen dari total PAD provinsi.
Dalam konteks fiskal daerah, ketepatan dan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan tidak hanya berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga langsung berhubungan dengan pembiayaan berbagai sektor pelayanan publik.
Dana dari pajak kendaraan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, subsidi transportasi publik, serta peningkatan kualitas layanan perhubungan dan keselamatan berkendara.
Kepala Bapenda Sulut, June Silangen mengungkapkan bahwa pihaknya terus menyadarkan masyarakat bahwa kontribusi pajak yang mereka bayarkan tidak menguap sia-sia. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat serius dalam mengelola setiap rupiah dari pajak untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kami ingin masyarakat melihat bahwa ketika mereka taat pajak, mereka sebenarnya sedang membangun daerahnya sendiri. Pajak kendaraan itu kembali kepada kita semua dalam bentuk jalan yang lebih baik, jembatan yang kokoh, hingga transportasi publik yang terjangkau,” jelas Silangen.
Bapenda Sulut juga mendorong transformasi digital sebagai strategi peningkatan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Bapenda Sulut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan sistem e-Samsat dan kanal pembayaran berbasis digital lainnya.
Dengan fitur ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Samsat. Mereka bisa mengecek status kendaraan dan membayar pajak cukup dari ponsel, kapan pun dan di mana pun. Sosialisasi terkait fitur ini juga menjadi bagian dari materi edukasi yang disampaikan oleh petugas selama operasi berlangsung.
“Kami ingin masyarakat beralih dari budaya antre ke budaya digital. Bayar pajak sekarang bisa semudah belanja online. Ini adalah kemudahan yang harus dimanfaatkan,” pungkas Silangen.
