Jakarta – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi menyatakan dukungan atas upaya Pemerintah Pusat, dalam upaya meningkatkan investasi di Indonesia, secara khusus di Kabupaten Minahasa.
Hal ini diungkap Bupati ROR usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, yang diselenggarakan Badan Koordinasi Penanaman Modal Repoblik Indonesia, mengusung tema “Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju”, yang dibuka langsung Presiden Ir Joko Widodo, bertempat di Grand Ballroom Ritz-Carlton Pasific Place, Kamis (20/02).
Bupati ROR melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Minahasa Maya Marina Kainde SH MAP mengatakan, ada strategi khusus yang nantinya diterapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa dalam rangka meningkatkan investasi di tanah air, apalagi di Minahasa.
“Rakor ini untuk membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah, dalam rangka memfasilitasi investasi di daerah. Pak Bupati sangat mendukung upaya Pemerintah Pusat ini, dan akan menopang serta menyiapkan strategi untuk meningkatkan investasi di Minahasa. Intinya agar masalah investasi yang spesifik di daerah itu bisa dicarikan solusinya,” jelasnya.
Sementara, Rakornas Investasi ini dihadiri seluruh Pejabat Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah. Hadir pula pejabat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) baik di provinsi maupun Kabupaten/ Kota, termasuk diantaranya Kepala DPM-PTSP Kabupaten Minahasa Mekry Sondey.
Kegiatan ini sangat penting dalam rangka melakukan percepatan investasi dengan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Ada banyak hal terkait investasi yang dibahas dalam kegiatan ini. Presiden mengatakan teori dasar semua negara berputar tentang investasi.
“Semakin banyak investasi masuk ke Negara Indonesia, ke provinsi-provinsi, hingga ke kabupaten dan kota, maka semakin cepat pula perputaran uang di Indonesia,” kata Jokowi.
Presiden merincikan jika 16% APBN hanya menunjang pertumbuhan Ekonomi, 7% APBD, sisanya 77 % yang menunjang pertumbuhan adalah Swasta atau investor.
Untuk itu warning disampaikan kepada kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati dan Walikota bahwa pada bulan Oktober – November 2019 terdapat 220 Triliyun yang tidak dikelola daerah. Sedangkan pada bulan Desember 2019 masih tersisa 110 Triliyun. “Upayakan di tahun 2020 ini agar digunakan semaksimal mungkin,” uajar Presiden.
Bupati dan Walikota juga diingatkan agar memberikan target ke DPM-PTSP masing-masing ke setiap usaha kecil, usaha mikro agar mempermudah akses keuangan dan Modal. “Berikan kemudahan dalam proses pembuatan ijin, jangan persulit,” imbaunya.
Untuk menjawab keluhan BKPM, dimana DPM-PTSP di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota tidak mempunyai DAK, maka secara langsung Presiden telah memerintahkan Menteri Keuangan agar segera memproses DAK untuk BKPM maupun DPM PTSP.
“Apabila tidak bisa untuk tahun 2020, minimal upayakan 2021 sudah ada DAK, karena DAK digunakan untuk sosialisasi demi memberikan pelayanan tercepat kepada masyarakat,” tandas Presiden.(fernando lumanauw)
