by

Bupati ROR Tandatangani MoU Penerimaan Pajak Online Pemda Dengan BSG di Hadapan KPK

Minahasa – Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring menandatangani perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) Implementasi Tax Online, antara Pemerintah Daerah dengan Bank Sulut Go (BSG), Rabu (04/11) pagi, bertempat di Ruangan Mapalus Kantor Gubernur.

PKS ini dihadiri oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolanggo, Kepala Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaikha,
Kepala Satuan Koordinator Wilayah Pencegahan III KPK Dwi Aprilia Linda, beserta anggota Tim Korwilgah III KPK.

Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen SE MS, para Bupati/ Walikota se Sulut, Kepala Kantor Regional OJK Sulutgomalut Darw Sisman, Direktur Utama BSG Jefrey A M Dendeng, Kepala BAPEDA, BPKAD Kabupaten/ Kota se-Sulut, serta jajaran Direksi dan Pimpinan Cabang BSG.

Bupati ROR sendiri menandatangani MoU dengan BSG dalam hal implementasi sistem monitoring penerimaan pajak online, yang disaksikan langsung oleh KPK. MoU ini dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen bersama Kepala Daerah atas program pemberantasan korupsi terintegrasi, berdasarkan ketentuan yang di atur dalam pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-undang nomor 19 tahun 2019, tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002, tentang KPK, tindak pidana korupsi, dimana KPK mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring dan pencegahan, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah memberi kewenangan bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing oleh karena itu daerah harus bertindak efektif dan efisien dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah agar pengelolaan lebih terfokus dalam mencapai sasaran yang ditentukan. Pendapatan daerah harus mencari sumber pendapatan daerah yang ada di wilayahnya yang bisa di andalkan.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang bisa di andalkan adalah pajak daerah yang merupakan iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan perundang- undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Untuk itu dalam pemasangan alat pemantau pajak secara online dapat mempermudah memantau kepatuhan wajib pajak dalam pendapatan daerah.
Pemasangan Tax Online ini, meminimalisir kecurangan pada sektor pendapatan.

Sebab, dengan pajak online setiap hari pihaknya bisa melakukan pemantauan, sehingga wajib pajak tak bisa lagi memberikan data yang tidak kongkrit. Sebab melalui alat tersebut seluruh transaksi bakal terpantau, pendapatan mereka setiap hari dapat diketahui data kongkritnya.

Bupati ROR usai kegiatan ini mengatakan, ini sangat penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga kualitas pelayanan sistem pajak online dan mempertahankan konsistensi pelayanan terhadap wajib pajak.

“Dengan ini kita membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dan efektif, agar tercipta sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan di dalam internal Dinas Pendapatan Daerah, juga dengan yang terlibat wajib pajak untuk melaksanakan pelayanan sistem pajak online,” tukasnya.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed