Tomohon – Walikota Tomohon Jimmy F Eman diminta segera mengisi pejabat definitif untuk sejumlah kursi Kepala SKPD yang masih diisi pejabat pelaksana tugas (Plt)
“Kekosongan jabatan yang ada akibat sejumlah birokrat sudah pensiun harus segera diisi oleh pejabat definitif, jangan dibiarkan kosong, sebab dapat mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan. Begitu juga untuk pejabat yang menunjukkan kinerja tak optimal, harus dievaluasi melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Tomohon. Jika tak optimal maka harus diberikan punishment dan yang menunjukkan kinerja baik harus diberi reward, misalnya dengan memberi promosi ke jabatan tertentu,” kata Ketua Komisi C DPRD Tomohon, Melkysedek Tangkawarouw.
Sejumlah jabatan khususnya di eselon II kini tak memiliki pejabat definitif setelah pejabat lama pensiun, misalnya Inspektorat, Dinas Pertanian, Badan Kesbangpol, dan posisi staf ahli. Sedangkan untuk pertimbangan evaluasi kinerja, salah satu parameter yang dapat digunakan adalah realisasi pendapatan asli daerah (PAD) bagi instansi tertentu.
Ketua DPRD Kota Tomohon, Andy Sengkey berpendapat memang perlu diberikan reward dan punishment bagi seluruh pejabat yang ada di daeah ini, agar mampu menjalankan tugas dengan optimal dalam membantu wali kota untuk memacu pembangunan demi mensejahterakan rakyatnya.
Reward dan punisment bagi dia harus diberikan kepada pejabat, tapi tak hanya mengacu dari realisasi PAD saja. Sebab, ada juga instansi yang tak dibebankan PAD, tapi hanya pelayanan saja. Jadi, evaluasi harus dilakukan menyeluruh, tentu tujuannya agar pemerintahan bisa berjalan lebih baik lagi di bawah kendali wali kota saat ini.
Sekretaris Kota Tomohon, Arnold Poli menegaskan, untuk evaluasi kinerja pejabat memang dilakukan secara menyeluruh oleh pihaknya selaku Baperjakat, apalagi dalam kepentingan rolling demi menjamin stabilnya pemerintahan dan optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
“Evaluasi kinerja oleh Baperjakan selalu dilakukan dengan konsisten dengan melihat semua hal, tak hanya satu saja agar penempatan pejabat memang benar-benar tepat. Namun, keputusan akhir tetap ada kepada Pak Wali Kota, Baperjakat bertugas hanya mengkaji dan mengusulkan saja,” tegasnya.
Asisten III Pemerintah Kota Tomohon, Truusje Kaunang menambahkan penempatan pejabat tetap dilakukan sesuai aturan, tidak didasari like and dislike, agar keseimbangan jalannya pemerintahan dapat terjaga.(maria wolajan)
