Minsel,-Program Percepatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2013 untuk 96 desa di Minsel sudah 100 persen cair. Sangat disayangkan, fisik pekerjaan bagi 96 desa yang mendapat PPIP oleh pemerintah pusat belum juga 100 persen. Dengan demikian, anggota DPRD Minsel, Karel H Lakoy meminta Polda Sulut turun dan mengusut PPIP tahun 2013 di Minsel.
‘’Benar, saya minta polisi atau penyidik Polda Sulut untuk turun dan melihat kondisi dilapangan apakah sudah 100 persen PPIP tahun 2013 tersebut,’’ kata Lakoy.
Lakoy juga menyangkan bahwa PPIP yang dilaksanakan oleh 96 desa di Minsel sarat kepentingan. Termasuk, banyaknya intervensi pihak terkait. Bahkan, ada indikasi PPIP tersebut hanya untuk kepentingan oknum-oknum tertentu.
‘’Jadi, saya tegaskan, Polda Sulut atau juga Polres Minsel, karena ada diwilayah hukum Polres Minsel. Maka, saya tegaskan turun. Karena memang, ada unsure korupsi dalam PPIP 2013 tersebut,’’ kata anggota Komisi II DPRD Minsel ini.
Dikatakannya lagi, tidak mungkin pencairan PPIP sudah 100 persen. Tetapi, fisik pekerjaannya belum selesai. Oleh sebab itu, sebagai anggota DPRD Minsel meminta pihak kepolisian segera mengusutnya.
Seperti diketahui, bahwa ada 96 desa di Minsel mendapat PPIP tahun 2013. Dan masing-masing desa mendapat Rp 250 juta dari Kementerian PU. Diakuinya, bahwa PPIP tersebut adalah hasil loby bupati Christiany Eugenia Paruntu. ‘’Jadi, usulnya dengan segera polisi mengusut PPIP di semua desa. Karena, ada indikasi korupsi dalam pekerjaan PPIP tersebut,’’ tegas Sekretaris FPG DPRD Minsel ini.
Laporan: Jufan Dissa
