Manado – Gubernur Sulut SH Sarndajang (SHS) dalam waktu dekat ini dikabarkan akan melakukan roling pejabat. Ini dilakukan menyusul gagalnya pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2013.
Sejumlah pejabat santer disebut bakal dicopot dari jabatannya karena diduga memberikan kontribusi pada banyaknya temuan BPK terhadap pelaksanaan APBD pemprov Sulut. Sekretaris Provinsi (Sekprov), Asisten 3, Kepala Inspektorat dan Kadis PU antara lain yang diisukan bakal dicopot. Pasalnya beberapa pejabat ini dianggap paling bertanggungjawab atas kegagalan pemprov Sulut meraih opini WTP.
Sekprov Sebagai Peengguna Anggran Setda dan Asisten 3 yang dikuasakan dianggap bertanggungjawab terhadap temuan anggaran makan minum Setda. Kepala Inspektorat dianggap tidak becus dalam pengawasan atau pemeriksaan internal. Kadis PU dianggap bertanggungjawab terhadap temuan di Dinas PU dan mandeknya sejumlah proyek infrastruktur di Sulut. Diketahui 4 pejabat ini merupakan orang-orang terdekat dan kepercayaan SHS.
Gubernur SHS ketika dikonfirmasi terkait roling pejabat di lingkungan pemprov Sulut tidak menampik. Menurut SHS, hanya sebagian kecil pejabat yang masuk dalam roling yang akan dilakukannya dalam waktu dekat. “Oh iya, akan ada, tetapi harus dipahami bahwa roling tidak harus melibatkan seluruh atau banyak pejabat, kita lihat dulu bobot kesalahannya sampai di mana, jadi hanya beberapa sesuai kebutuhan organisasi,” kata SHS menjawab wartawan, Jumat (15/8) pekan lalu.
Ketika ditanya apakah gagalnya Pemprov Sulut meraih opini WTP akibat lemahnya peran Sekprov sebagai jantung birokrasi dalam melaksanakan APBD secara akuntabel, transparan dan sesuai aturan, SHS langsung membela. Dengan besar hati, dan secara gentlemen gubernur pilihan rakyat ini mengaku bahwa dirinya yang paling bertanggungjawab atas perolehan WDP tersebut.
“Tidak hanya dikarenakan Sekda nya yang kurang dalam pengawasan, tapi kita juga yang harus mengawasi bersama. Namun, harus diakui karena kelambatan dukungan administrasi juga. Sebenarnya tanggung jawab saya juga sebagi gubernur untuk mengawasi. Saya akui memang agak kecolongan. Ini menjadi pelajaran berarti, ke depan kita akan benahi bersama,” imbuhnya.
Pengamat Politik jebolan UGM, Taufik Tumbelaka menilai, sudah saatnya SHS mengevaluasi kinerja staf pasca gagal meraih WTP. “Ini momentum yang tepat bagi SHS untuk berbenah. Pejabat tidak becus harus diparkir (dinonjobkan) dan tentunya yang berprestasi dipertahankan bahkan bisa dipromosi,” ujarnya.
Tumbelaka bahkan menantang SHS untuk lebih berani melibas pejabat yang tak becus, walaupun merupakan loyalis dan kepercayaanya selama ini. “Jika SHS mau mengakhiri kepemimpinannya secara indah (dikenang masyarakat Sulut sebagai gubernur yang hebat), maka SHS harus berani melakukan pembenahan aparatur di bawahnya. Tidak boleh lagi padang buluh. Pertanyaanya, apakah SHS berani atau tidak menonjobkan pejabat penyebab pemprov gagal WTP,” tantangnya.
Jika SHS berani berbenah dan benar-benar menempatkan pejabatnya berdasarkan prinsip ‘the right men on the right place’, melaksanakan pemerintahan yang jujur, bersih dan transparan, maka dipastikan satu tahun terakhir kepemimpinan akan menjadi tahun emasnya dan masyarakat akan mengenangnya sebagai putra terbaik Sulut dan gubernur terhebat daerah ini.
