Manado – Di era keterbukaan informasi publik sekarang ini, Eksekutif dan legislatif Provinsi Sulut mempaktekkan perilaku yang sebaliknya. Pertemuan antara Pimpinan DPRD Sulut bersama penjabat Gubernur DR Soni Sumarsono, Senin (12/10) di kantor Gubernur steril dari awak media.
Informasi yang beredar, pimpinan DPRD Sulut tak mau ‘isi perut’ mereka diketahui publik lewat pemberitaan media massa. Materi rapat yang digelar pukul 11.30 Wita hingga pukul 13.30 Wita itu hanya diketahui penjabat Gubernur beserta pejabat Eselon Dua dan tentu saja pimpinan DPRD Sulut.
Juru bicara Pemprov Sulut, Roy Saroinsong ketika dikonfirmasi wartawan, tak menampik terkait rapat tertutup itu. “Mohon maaf teman-teman wartawan, rapat tersebut tertutup,” ungkap Saroinsong.
Sontak saja, pertemuan resmi namun ‘Silent’ itu mendapat kritikan tajam dari pengamat politik dan pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka. Menurutnya, pejabat daerah yakni Eksekutif dan Legislatif harus menjadi motor penggerak transparansi di daerah, jangan lagi ada rapat rapat tertutup, yang selama ini ikut menyuburkan korupsi yang melibatkan politikus dan pejabat daerah.
Tumbelaka mengingatkan tentang kewajiban pemerintah dan DPRD untuk menyampaikan informasi publik dengan cara berkala, sedia setiap saat, dan serta merta.
“Tapi selama ini justru ditunjukkan dengan perilaku pejabat publik yang melakukan tugas-tugas negara dengan ketertutupan. Padahal hasil rapat, bahkan risalah pertemuan itu bagian dari informasi publik, yang wajib disampaikan ke publik, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya pers yang bisa mengakses, tapi juga setiap orang. Itu di jamin di UU KIP,” ungkapnya.
Tumbelaka mengingatkan, Presiden dan Wakil Presiden RI, hingga kabinetnya sudah kerap mengingatkan tentang prilaku pejabat publik yang tertutup.
“Rapat saja tertutup, apalagi bahas rapat anggaran yang harus dilakukan secara terbuka,” tegasnya.
Dengan terbuka, lanjut dia lagi, publik akan ikut mengawasi proses kinerja pemerintah dan DPRD, juga penduduk Sulut semestinya berhak mengetahui apa apa yang dilakukan badan publik hingga pejabat publiknya.
“Karena jelas yang terjadi selama ini, rakyat diabaikan dalam urusan pemerintah dan DPRD termasuk soal anggaran. Pemerintah bersama DPRD selalu menggelar rapat, apalagi soal anggaran secara tertutup. Ini adalah contoh yang sangat tidak mendukung transparansi,” tandasnya.
Adapun Humas Pemprov Sulut melalui siaran pers mengungkapkan, Penjabat Gubernur hanya bersilaturahmi dan berkenalan secara langsung dengan para wakil rakyat tersebut sambil menyampaikan semua program yang dijalankannya selama menjabat Gubernur Sulut beberapa bulan ke depan.
Sumarsono meminta dukungan sepenuhnya kepada para anggota DPRD Sulut agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat terus berjalan demi mensejahterakan masyarakat Sulut.
Selain delapan program yang dijalankan untuk pembangunan, Gubernur juga mengusulkan kepada para anggota DPRD untuk menambah 1 program yakni percepatan penanggulangan kemiskinan agar penyusunan indeks pembangunan manusia disulut dapat terus meningkat.
Dari segi pariwisata juga, Gubernur menyampaikan kepada dewan agar mendukung program yang dijalankannya yakni Visit Sulut 2016. Berbagai terobosan akan dilakukan diantaranya promosi pariwisata demi kemajuan sektor pariwisata sulut, para seniman artis dan tokoh berdarah kawanua yang ada di kancah nasional diharapkan bisa menjadi duta pariwisata Sulut.
Sumarsono juga menyampaikan kepada para anggota DPRD terkait pembangunan KEK Bitung, infrastruktur jalan penunjang yang telah dilaksanakan akan terus di awasi dengan baik saat menjabat . Terkait Daerah Otonomi Baru (DOB), Yakni Bolmong raya, kota Tahuna, Kota Langowan, Talaud Sumarsono sebagai Dirjen Otda akan di kawal sehingga cepat terealisasi.
Wakil ketua DPRD Stevanus V Runtu saat menyampaikan sambutan menyatakan terima kasih kepada Penjabat Gubernur Sumarsono yang memberi diri mengabdi pada Sulawesi Utara dan terbuka saling berbagi bersama DPRD Sulut demi kelancaran pembangunan dan jalannya roda pemerintahan. Runtu juga menyatakan DPRD tetap
bersinergi dengan mendukung sepenuhnya program pemerintah sehingga akan menghasilkan keputusan baik bagi masyarakat Sulut.
