Hal ini dikatakan Luctor, pada Cybersulutnews.co.id usai rapat kordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulut di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut, Selasa (24/11).
“Untuk mengantisipasi itu dalam jangka pendek, saya katakan jangka pendek karena kita tidak bisa tiba-tiba menghasilkan barang pasti ada prosesnya, seperti misalnya ketika kita mau menanam padi untuk menjadikan beras pasti ada prosesnya. Jadi maksudnya disini jangka pendek adalah bagaimana dengan suplai-suplai atau distribusi barang yang dibutuhkan masyarakat bisa dilancarkan, dalam hal ini kita harus bisa menjamin bahwa barang yang dibutuhkan masyarakat ada,”jelasnya.
Dikatakannya lagi, kalau barang yang dibutuhkan tersedia di pasar atau tersedia di tempat-tempat central konsumen, maka masyarakat yang ingin membeli ingin mendapatkan barang tidak akan kesulitan walau kenaikan barang itu ada.
“Kalaupun harganya ada kenaikan sedikit, pasti mereka tidak akan mempermasalahkan. Lain halnya kalau misalnya harga sudah naik barangnya tidak ada, dan pastinya berpengaruh besar terutama akan terjadi kenaikan dua kali lipat, dan ini yang kami antisipasi,” katanya.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulut, Jane J.M.B. Mendur, SE saat di temui di ruangannya mengatakan, kepada Cybersulutnews.co.id untuk pentingnya koordinasi dalam hal ini ketika ada gejolak karena inflasi.
“Tetap berkoordinasi dari provinsi dengan kabupaten kota dan instansi terkait terutama juga dengan pihak BI. Jadi untuk menekan inflasi antara lain kami memantau kelancaran arus barang apa bila arus barang lancar akan terjadi penekanan terhadap inflasi,” jelasnya.
Lanjutnya, arus barang yang dimaksud dari produsen ke konsumen untuk sekarang ini yang memicu inflasi naik antara lain harga cabe rawit yang terus naik.(Ficky Koloay)
