Minut—Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minut Drs Aldrin Posumah MSi, akhirnya angkat bicara soal keluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang kabarnya diskriminatif.
Posumah saat diwawancarai, Jumat (10/04/2015), menjelaskan, TKD yang disalurkan pemerintah itu sudah melalui kajian dan dibahas Tim Anggaran Pemerintah Derah (TAPD) bersama Badan anggaran (Banggar) Eksekutif.
“Perlu diketahui pemberian TKD merupakan penghargaan pemerintah dan disesuaikan dengan ketersediaan keuangan daerah. Dimana besaran yang diberikan, berdasarkan beberapa kriteria, seperti kedisiplinan, beban kerja, tanggung jawab kerja, serta kehadiran melaksanakan tugas,” tutur Posumah.
Posumah mencontohkan, TKD PNS yang bertugas di daerah kepulauan dan pesisir jauh lebih tinggi dibanding mereka yang ada di ibu kota kabupaten.
“Intinya pemerintah pasti memperhatikan skala prioritas dan efektivitas serta efisiensi dalam memberikan TKD. Semuanya itu dikaji BKDD kemudian disampaikan ke pimpinan. Perlu diketahui, penyaluran TKD itu tak ada diskriminasi,” terang Posumah.(ecanamangge)
