Minahasa – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa bersama stakeholder terkait seperti, Kodim 1302 dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), berkomitmen mencegah dan menurunkan stunting di Kabupaten Minahasa.
Komitmen ini dituangkan dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Penjabat Bupati Minahasa Dr Jemmy Stani Kumendong MSi, Komandan Kodim 1302 Minahasa yang diwakili Kasdim, Ketua TP-PKK Djeneke Kumendong Onibala SH MSA, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Drs Riviva Maringka MSi, dan mewakili Kementerian Agama di Minahasa.
Penandatanganan komitmen ini dilakukan di sela-sela kegiatan Pertemuan Penguatan Strategi Konvergensi Penanggulangan dan Pencegahan (Rembuk) Stunting Tingkat Kabupaten Minahasa Tahun 2024, yang di buka Bupati Kumendong, bertempat di ruang sidang Kantor Bupati, Senin (25/03).
Bupati Kumendong mengatakan, stunting merupakan masalah nasional, karena menyangkut masa depan generasi muda. Untuk itu, stunting harus dicegah sejak dini.
“Persoalan stunting ini sudah ditetapkan menjadi isu prioritas nasional dalam RPJMN, dimana pada tahun 2024 ini, target penurunannya empat belas persen,” tandasnya.
Terkait hal itu, Penjabat Bupati menekankan kepada Pemerintah Desa agar memprioritaskan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 untuk pencegahan stunting, sebagaimana diamanatkan pemerintah pusat.
Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Minahasa terhadap permasalahan ini, kata Kumendong, pihaknya telah membentuk dan melantik Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
“Diharapkan, dengan adanya TPPS ini, ada terobosan-terobosan baru dalam penurunan stunting. Demikian juga, dengan digelarnya Rembuk Stunting ini diharapkan, strategi yang tepat seperti penguatan pelayanan kesehatan dasar, program intervensi yang terintegrasi, dapat diterapkan,” ujarnya.
Rembuk Stunting ini sendiri bertujuan untuk memberikan informasi bagi keputusan strategis Kabupaten Minahasa untuk memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola bagi peningkatan cakupan layanan pada intervensi gizi prioritas, memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1.000 HPK secara simultan terhadap intervensi gisi prioritas serta meningkatkan efektivitas sistem manajemen data untuk menunjang keputusan alokasi program dan lokasi fokus.(fernando lumanauw)
