Manado – Dengan adanya layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Pemprov Sulut mengaku bisa melakukan efisiensi anggaran sampai Rp 78.760.159.801. Hal ini terungkap dalam acara peresmian penggunaan ruangan LPSE di Biro Pembangunan Setdaprov Sulut yang merupkan kerja sama dengan pemerintah Kanada melalui Support to Indonesia’s Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
Terungkap, dari jumlah paket lelang sebanyak 375 paket (APBD 355 dan APBN 20), dengan PAGU Rp 439,559, 907,218 nilai kontrak sebesar Rp 360,799,747,417.
Menurut Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil, LPSE bisa memberikan kontribusi pada upaya pencegahan korupsi di Sulut. “Dengan adanya LPSE, selain bisa menghemat uang negara, diharapkan praktek curang seperti pungutan liar, sogok dan lain sebagainya tidak terjadi lagi,” harapnya.
Karenanya Wagub Kansil, mengimbau agar seluruh staf LPSE jangan mudah terpengaruh bujuk rayu dari kontraktor untuk melakukan penyimpangan, karena konsekuensinya berat.”Apalagi kerjasama ini untuk mencegah praktek KKN. Saya jamin, tidak ada sisitim titipan dalam proses lelang. Apalagi ada tudingan melibatkan oknum dari kompleks Bumi Beringin, tidak ada itu. Itu namanya melanggar aturan,”katanya.
Terkait dengan adanya MEA pada tahun 2015 mendatang, menurut Wagub Kansil, LPSE sudah sangat siap. Apalagi, lelang tersebut melalui sistim komputerisasi.
Sementara Pieter Walton Direktur SIPS dalam kesempatan itu menyatakan, selama kerjasama hingga 3,5 tahun dengan Pemprov Sulut, dirinya menyatakan puas, karena sudah berdampak positif dalam sistim pengelolaan managemnet keuangan pemerintahan.
“Keinginan Kanada untuk membantu melalui SIPS berdasarkan hasil survey integritas. Pemerintah kami sangat tertarik dengan pemerintahan yang benar. Kami berharap kedepan nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih kuat. Tentunya melalui perobahan paradigma dengan melakukan revolusi mental,” tegasnya.
