Manado – Tahun ini Pemerintah Kota (Pemkot) Manado menganggarkan sekira Rp1,1 miliar dana untuk 10 partai politik (parpol). Jumlah tersebut bukanlah sedikit. Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Universitas Sam Ratulangi Gustav Undap mengatakan, setiap parpol harus menggunakan dana dengan tepat guna. 60 persen untuk pendidikan politik, sosialisasi dan kaderisasi. Dan 40 persennya untuk keperluan administrasi. “Jika disalahgunakan bisa berakibat fatal dan dimejahijaukan. Parpol harus hati-hati,” ujarnya.
Dirinya menyinggung soal pemasukan surat pertanggungjawaban (SPj) dana parpol. Menurutnya, pada pemeriksaan SPj nanti, pemerintah harus lebih skeptis. “Jangan senang dulu saat SPj dimasukkan. Harus periksa matang-matang. Bisa saja kegiatan yang dimasukkan di SPj, bodong dan fiktif. Apakah dana tersebut digunakan untuk kelembagaan partai, atau malah digunakan untuk kepentingan oknum saja,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Manado Hanny Solang mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun parpol menerima hibah tersebut. “Ada Rp1.152.692.880 yang dianggarkan Pemkot 2016 ini. Itu semua dibagi ke 10 partai yang ada,” katanya.
Menurut Solang, biasanya kendala terbesar terhambatnya pencairan adalah SPj 2015. Dikatakannya, belum ada satupun partai yang memasukkan SPj tersebut. “Kami sudah meminta partai untuk mengurus. Namun belum ada realisasi. SPj merupakan syarat mutlak pencairan dana parpol. Kalau tidak melewati tahap ini, artinya tidak ada verifikasi, bahkan pencairan,” jelanya.
Jika SPj tidak dimasukkan, kata dia, dana parpol tersebut bisa hangus. “Saya harap semua parpol bisa sama-sama membuat laporan SPj. Karena jika ada satu parpol yang lelet, akan memperlambat parpol lain. Namun jika tidak, seperti sebelumnya ada yang tidak terima dana,” terang Solang. Dirinya berharap, parpol menunjukkan kedisiplinan dan keteladanan pada masyarakat terhadap kepatuhan dan peraturan, terutama dalam SPj tersebut.
Terkait penggunaan dana tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (PDC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Richard Sualang, biasanya dana tersebut setelah diterima partainya, digunakan untuk pendidikan politik terhadap masyarakat. “Administrasi dan juga keperluan parpol tentunya,”
Namun, saat ini diakuinya, belum menerima pemberitahuan terkait SPj tersebut. “Biasanya, sebelum pencairan, kami selalu mendapat pemberitahuan. Namun yang jelas, SPj PDI-P sementara disusun. Dalam waktu dekat akan dimasukkan,” terangnya. (erick)
