Manado – Walikota Manado, GS Vicky Lumentut berada di garda terdepan menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Langkah Vicky ini terbilang berani karena dia tercatat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara. Partai berlambang Mercy ini diketahui cukup getol menggolkan RUU Pilkada dengan Pilkada lewat DPRD.
“Jangan heran, jika nantinya para bupati dan wali kota tidak akan optimal bekerja membangun daerah karena sibuk direcoki DPRD,” ujar Vicky usai mengikuti pertemuan di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Pertemuan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
itu diikuti para bupati yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan para wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Rapat koordinasi luar biasa itu membicarakan polemik Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
Vicky Lumentut sebagai Ketua Apeksi ditunjuk sebagai juru bicara untuk menyampaikan ikrar penolakan para kepala daerah terhadap Pilkada lewat DPRD.
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam tersebut menginginkan pilkada, baik gubernur, bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.
“Berdasarkan paparan para nara sumber dan paparan kepala daerah yang hadir, dapat disimpulkan sebagai berikut, menolak secara tegas pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD,” kata Vicky disambut tepuk tangan.
Berdasarkan paparan yang diberikan oleh para narasumber dan kepala daerah, kebanyakan menganggap pilkada melalui DPRD bertentangan dengan demokrasi. Pilkada oleh DPRD dianggap mengamputasi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Masyarakat berhak memberikan suaranya secara langsung sesuai hati nuraninya tanpa perantara dalam memilih kepala daerah,” kata Vicky.
Usai pertemuan, Vicky kembali menegaskan penolakannya terhadap Pilkada tidak langsung.
Vicky menyayangkan jika sistem pemilihan dikembalikan ke DPRD.
Pengembalian sistem pemilihan ini akan mengakibatkan bupati dan wali kota akan tersandera dengan kepentingan partai di DPRD.
Masih di tempat yang sama, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menuturkan rencana pemilihan kepala daerah di dewan itu akan menghambat laju demokrasi di Indonesia. Menurutnya bukan sistem pemilihan yang diubah, tetapi teknisnya yang harus dilengkapi.
“Demokasi kita sedang berkembang dan berada dalam tahap transisi. Sebenarnya teknisnya yang harus dilengkapi bukan mengubah fundamentalnya,” jelas Ridwan.
Bupati Kutai Timur, Isran Noor yang juga Ketua Apkasi mengatakan bahwa sistem pemilihan yang dikembalikan ke DPRD akan merampok kedaulatan politik rakyat. Buntutnya, sistem pemilihan ini akan memundurkan kehidupan demokrasi di Indonesia.
Anehnya, sosok yang dikenal sebagai tokoh reformasi, Amien Rais justru mengaku menyesal karena dulu menyetujui pelaksanaan Pilkada langsung.
Amien mengaku menyesal atas kenyakinannya terdahulu, yang percaya bahwa Pilkada secara langsung dipilih rakyat dapat memberantas tindakan kecurangan, seperti halnya politik uang untuk membeli suara rakyat.
Ketua Majelis Pertimbangan PAN ini menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD bisa dapat menghindarkan adanya politik uang saat proses Pilkada.
“Jadi saya termasuk yang yakin sekali bahwa pemilihan langsung, politik uang bisa diatasi karena tidak mungkin puluhan atau ratusan juta lebih masyarakat dimainkan dengan uang. Tapi ternyata saya keliru,” kata Amien di rumah Akbar Tandjung, jakarta Selatan, Rabu (10/9) malam.
Amien pun, melihat proses pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang berlangsung beberapa waktu lalu, sangat kental dengan politik uang guna mecapai tujuannya sebagai pemenang. “Pilpres pun politik uang berbicara sangat lantang,” cetusnya.
RUU Pilkada saat ini tengah dalam pembahasan di Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah salah satu isu yang menjadi sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Namun, kini seluruh parpol koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat berubah sikap dan menginginkan agar Pilkada dipilih oleh DPRD.
Vicky mengakui ada konsekuensi dari setiap pilihan. Namun demikian, apapun konsekuensi itu demi kepentingan rakyat Indonesia, ia siap melaluinya.
“Ada konsekuensi dari setiap pilihan. Baik keputusan politik ataupun sebagai pemerintah. Intinya adalah keputusan yang berpihak kepada masyarakat banyak itu adalah keputusan terbaik karena akan dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara juga kepada Yang di Atas,” tutur Vicky.
Selanjutnya, kata dia, pernyataan sikap yang dihasilkan yakni menolak Pilkada lewat DPRD dan lima rekomendasi yang dibacakannya, akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (tmc/eve)
