Minahasa – Sejumlah warga Paso Kecamatan Kakas merasa resah dengan ulah atau tindakan salah satu oknum Legislator DPRD Minahasa, Feibe Sanger. Pasalnya, para Peserta Keluarga Harapan (PKH) di Desa ini merasa kerap diintervensi soal bantuan untuk warga miskin ini.
“Kami bingung, kenapa beliau mau intervensi masalah penerima PHK di Desa kami, padahal kan para PKH ini sudah lama dan merupakan data dari pusat statistik sebagai penerima yang sah dan bukan kami yang mengatur sendiri penerimanya. Seharusnya sebagai wakil rakyat dirinya memperjuangkan aspirasi masyarakat kurang mampu seperti PKH,” ujar Rega warga setempat, yang turut diaminkan sejumlah temannya.
Menanggapi hal ini, Feibe Sanger ketika dikonfirmasi, Senin (17/11) mengatakan, dirinya tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap PKH, melainkan sebagai fungsi pengawasan kebijakan pemerintah dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dirinya berharap penerima PKH adalah warga yang lebih layak menerima.
“Tidak ada bentuk intervensi, saya hanya bertanya-tanya saja kenapa ada warga yang seharusnya lebih layak tapi tidak terdaftar sebagai PKH. Dalam hal ini saya hanya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat yang memang layak harus menerima bukan mereka yang sebenarnya sudah tidak layak,” ujar Sanger.
Dimaksud tak layak lagi menurut Sanger, ada warga yang hidup jauh dibawah garis kemiskinan tapi bukan penerima dana PKH, sementara ada warga yang hidup berkecukupan dan memiliki tempat tinggal yang layak tapi menjadi PKH.
“Ada banyak ketimpangan di masyarakat yang terjadi. Kita mesti tau data mereka yang sebenarnya layak agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. Sehingga ini bukan intervensi negatif melainkan untuk kesejahteraan masyarakat yang merata,” ujarnya.(fernando lumanauw)
Comment