Minut-Wakil Bupati Minut Yulisa Baramuli SH, Senin (10/08/2015), terlihat kesal dengan masih adanya sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dalam rapat Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPRA), untuk bulan Juli 2015. Bahkan, sebagian SKPD yang mendapat rapor merah, langsung diberi tempat duduk didepan layaknya seorang tersangka di pengadilan, sedangkan Baramuli bersama Sekkab Minut Ir Sandra Moniaga MSi dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Milik Daerah (BPKBMD) Drs Max Silinanung, bertindak sebagai hakim untuk “mengadili” tersangka.
Satu persatu SKPD, langsung dimintai keterangan oleh Wakil Bupati guna menerangkan mengapa sampai bulan Juli penyerapan anggaran masih mendapat rapor merah.
“15 ini sangat banyak, SKPD yang lapor merah sebaiknya mampu bekerja dengan baik. Saya dalam hal ini masih Wakil Bupati Minut, dan masih punya hak melakukan pengawasan terhadap pencapaian yang dilakukan SKPD. Kepala SKPD seharusnya bisa cepat bergerak, jangan hanya diam dan tak berbuat apa-apa,” tegas Baramuli didepan SKPD rapor merah.
Selain itu, Baramuli juga memperingati sejumlah SKPD untuk berhati-hati dalam soal pengelolaan keuangan.
“Jangan ada dusta diantara kita. Jika memang penyalurannya harus untuk masyarakat, maka wajib dilakukan. Jangan terjadi seperti daerah lain yang kepala daerahnya ditangkap, serta wakilnya juga diperiksa. Saya akan terus menindaklanjuti masalah rapor merah ini, jadi minta perhatiannya,” terang Baramuli.
Sementara itu, Sekkab Minut Ir Sandra Moniaga MSi menambahkan, SKPD yang masih rapor merah jangan main-main dengan permasalahan rapor merah. Karena dari sinilah penilaian SKPD sudah dapat dilihat.
“Secepatnya diselesaikan, saya berharap pada rapat berikut sudah ada pengurangan dari SKPD yang rapor merah,” tutur Moniaga.(ecanamangge)
