Manado – Akibat molornya penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Pimdeprov) Sulut definitif, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan belum bisa dimanfaatkan. Alhasil selain berbagai kepentingan masyarakat tertunda, juga anggarannya terancam mubasir.
Di Biro Pemerintahan dan Hubmas Setdaprov Sulut misalnya, dampak dari molornya proses definitif pimpinan Deprov Sulut langsung terasa. Buktinya, bagian Humas di Biro Pemerintahan kesulitan untuk upload berita, menyusul jaringan internet berbayar (Wifi) di biro tersebut belum terbayarkan.
“Sorry kawan,-kawan posting berita agak terlambat. Saya hanya pinjam Modem teman untuk upload berita di website resmi (humasprovinsisulut.blogspot.com),” ungkap AY Rambing Ssos Kasubag Penerangan dan Publikasi Biro Tata Pemerintahan dan Humas setdaprov Sulut, Rabu (01/10/2014). ”Saya tidak bisa berbuat banyak, anggaran belum berjalan, jadi Wifi-nya belum dibayar,” imbuh Kasubag Pengumpulan dan Penyaringan dan Informasi, F Havelaar SE.
Pengamat politik dan pemerintahan di Sulawesi Utara (Sulut) Ir. Taufik Tumbelaka, mendesak supaya pengisian alat kelengkapan DPRD Provinsi Sulut dan di Kabupaten/Kota, segera dilakukan.
Menurut Tumbelaka, jangan sampai lambatnya penetapan pimpinan DPRD definitif ini, berdampak buruk pada penyerapan anggaran dalam APBD- Perubahan 2014 ini atau bisa saja mubasir.
“Kalau pendefinitifan pimpinan DPRD tak segera dilakukan, dipastikan anggaran APBD-Perubahan akan mubasirApalagi tahun 2014 ini tinggal 3 bulan ke depan,” tegasnya.
“Dengan adanya pimpinan DPRD definitif, program kegiatan di APBD Perubahan akan jalan. Sebab semakin lama, waktu pelaksanaannya semakin singkat sehingga nantinya tak akan maksimal,” kata Tumbelaka
