by

DPRD Tetapkan Ranperda “Minahasa Kabupaten Layak Anak” Menjadi Perda

Minahasa – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Minahasa Kabupaten Layak Anak menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Kedua dan Pembukaan Masa Persidangan Ketiga tahun 2019, Selasa (03/09) siang, di ruang rapat Kantor DPRD, Sasaran Tondano.

Rapat Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Minahasa James Rawung SH, didampingi Wakil Ketua Ivonne Andries SIP dan Ventje Mawuntu, serta Sekretaris DPRD Siby Sengke SSos, dan dihadiri Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey SSi MM.

Dalam Rapat Paripurna dilakukan pembahasan Ranperda tentang Minahasa Kabupaten Layak Anak, melalui Ketua Panitia Khusus Priscilia Lumingkewas SIP dan penyampaian masing-masing Fraksi yang dibacakan oleh Ruddy Kaunang dari Fraksi PDIP, Pdt Sandy Marciane Mantiri STh dari Partai Golkar, Revly Sondakh dari Partai Gerindra, Indria Umbokahu dari Partai Demokrat dan Edwin Lumi dari Partai Nasdem.

Usai itu Pembacaan Naskah Keputusan Minahasa Kabupaten Layak Anak dan Berita Acara Persetujuan Pemerintah dan DPRD oleh Sekretaris DPRD Siby Sengke, yang langsung ditandatangani oleh Wabup RD dan Ketua DPRD James Rawung.

Wabup RD dalam sambutannya mengapresiasi kinerja senap Anggota DPRD Minahasa yang telah bersinergi dengan sangat baik dengan Pemkab Minahasa selama ini.

“Secara khusus saya memberikan apresiasi kepada DPRD Minahasa yang telah bekerjasama dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan adanya Perda Kabupaten Layak Anak, yang menjadi salah satu indikator penunjang dalam mewujudkan Minahasa Kabupaten Layak Anak, bahkan Minahasa boleh merah penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori pratama,” kata Wabup.

Lanjut RD berharap, melalui stakeholder terkait akan bekerja sama melalui pemenuhan hak dan perlindungan anak. “Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian, komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak,” pungkasnya.

Turut hadir juga, Wakapolres Minahasa Kompol Farly A l Rewur SH MM, newakili Dandim 1302 Minahasa Pelda Johny Bura, Kepala Kantor BPN Minahasa Remilin Sinurat SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tondano Djainuddin Karanggusi SH MH, serta hajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa dan segenap Anggota DPRD Minahasa.(fernando lumanauw)

Comment

Leave a Reply

News Feed