Amurang – Ketua Komisi IX DPR RI Felly E Runtuwene bersama Kepala BKKBN Sulut Ignasius P Worung menggelar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan stunting di Kawangkoan Bawah, Kamis (06/10/2022).
Dalam kegiatan ini Felly banyak membahas tentang bagaimana mempersiapkan keluarga berkualitas dan bebas stunting.
Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama DPR RI gencar melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Termasuk yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, Sulut, dengan menghadirkan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Runtuwene.
Menurut Felly Runtuwene, anak-anak muda harus bisa merencanakan dan menyiapkan perkawinan mereka dengan baik. Karena kebanyakan terjadinya stunting adalah pasangan yang masih muda dan belum cukup umur untuk memproduksi anak dalam kandungan.
“Pemerintah daerah juga kemudian harus menyiapkan administrasi, surat menikah, supaya bisa mengontrol anak muda ini,” ujarnya,
Dikatakanya, hal itu dilakukan supaya ke depannya bangsa ini punya anak-anak sesuai dengan yang diharapkan dari aspek kualitas hidup. Karena sudah dimulai dengan rencana perkawinan yang berkualitas.
“Sehingga nantinya tidak melahirkan anak anak yang menjadi beban pemerintah,” ujarnya.
Felly mengatakan, saat ini BKKBN yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk secara langsung menangani stunting.
Menurutnya, stunting tidak hanya terkait dengan gizi, melainkan juga lingkungan sekitar.
“Ada persoalan lingkungan, air bersih, juga asupan gizi,” tandasnya.
Ia melanjutkan, banyak ibu yang tidak mau memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara optimal. Padahal ASI itu selain memiliki nilai gizi yang tinggi untuk balita, juga untuk imun atau daya tahan balita.
“ASI itu diberikan minimal selama dua tahun. Namun kecenderungan ibu-ibu adalah memberikan makanan yang serba instan, seharusnya mengkonsumsi yang alami,” ujar mantan anggota DPRD Provinsi Sulut ini.
Dia mengatakan, dengan perencanaan perkawinan yang baik, maka akan melahirkan anak yang sehat dan tidak akan menjadi beban bagi orang tua dan pemerintah.
“Inilah kerja jangka panjang menyiapkan generasi Indonesia yang berkualitas,” pungkasnya.
”Jadi, mungkin di Minsel kecil soal kasus Stunting. Tetapi, tidak mengapa saya datang disini, Amurang untuk menggelar sosialisasi terkait dampak terjadinya kasus Stunting. Diakuinya, pemerintah dari waktu ke waktu masih bicarakan soal Stunting karena memang ini ada program pemerintah pusat untuk mengendalikan dan memperlambat stunting.”
Menurut ketua komisi IX untuk Sulawesi Utara tidak termasuk dari 12 Provinsi di Indonesia terdapat kasus stunting. Sama halnya dengan Minsel, kalau ada mungkin kecil. Tetapi, jangan kita abaikan kasus tersebut. Pemerintah diminta tegas dan jangan lalai apabila ada laporan soal kasus Stunting.
”Bagaimana pola kita menjadi sehat. Tentunya, kita biasakan makan yang sehat-sehat. Perlu diketahui, sehat itu tak perlu mahal. Faktor utama terjadi kemiskinan adalah putra putri yang dipaksa kawin muda. Bayangkan, masih SMP so dipaksa kawin. Tapi, saya jamin ini tidak terjadi di Minsel atau Sulut,” katanya.
Hadir dalam acara ini wakil ketua DPRD kabupaten Minahasa Selatan. Poulman Runtuwene, S.E juga Asisten II frangki tangkere Meity Netty Tumbuan, S.Pd, M.Si Kepala Dinas KB dan kependudukan
