Manado – Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS), menghadiri sosialisasi penyusunan dan pelaksanaan APBD, dengan memprioritaskan ekonomi kerakyatan, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (12/08), bertempat di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut.
Kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel ini, dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang dan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan, Dadang Kurnia, Deputi KPK Bidang Pencegahan, Direktur Litbang KPK, Ketua DPRD Sulut, Pdt Meiva Salindeho-Lintang STh, Kepala BPKP Sulut, para Bupati dan Walikota, para Sekda, Inspektur, Kepala Bappeda Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut serta pejabat lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur SHS mengharapkan agar para penyelenggara negara dapat menyusun dan melaksanakan APBD yang pro rakyat dan kepada pihak CSO diharapkan juga untuk mengawal agar pelaksanaan APBD ini tidak terjadi penyimpangan.
Sementara Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menyampaikan materi “Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang Memprioritaskan Kepentingan Umum”, sedangkan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawanan Dadang Kurnia menyampaikan materi “Peran APIP dalam Penyusunan dan Pelaksanaan APBD yang Memprioritaskan Kepentingan Publik” dan pakar ekonomi dari CORE Dr Hendri Saparini menyampaikan materi “APBD Pro Kepentingan Publik” yang dipandu oleh Sekprov Sulut Ir SR Mokodongan selaku Moderator.
Bupati JWS hadir bersama Sekretaris Daerah Minahasa, Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, Inspektur Kabupaten Minahasa, Frits Muntu SSos dan Kepala Bappelitbangda Minahasa, Ir Jacky Walukouw, didampingi Kabag Humas dan Protokol Setdakab Minahasa, Agustivo Tumundo SE MSi, Kasubag Pengelolaan Informasi Humas Yonathan Kaunang SSTP dan Kasubag Protokol Shanty Lengkong SSTP.(fernando lumanauw)
