Manado – Rencana pembelian kuda pejantan dari Australia seharga Rp 1 miliar dan renovasi pendopo rumah jabatan Gubernur senilai Rp 4.460.312.000 yang tertata pada APBD Pemprov Sulut tahun 2014 akan menjadi fokus pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut tahun depan.
Pada Media Workshop pemaparan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD 2013 di Aula Kantor BPK perwakilan Sulut, Selasa (9/9/14) mengemuka isu APBD Pemprov Sulut yang tidak pro rakyat. Anggaran fantastis renovasi pendopo rumah jabatan gubernur dan pembelian kuda pejantan turunan Australia disebut sebagai bukti pemborosan anggaran dilakukan Pemprov Sulut.
“Terima kasih untuk informasinya. Dalam pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut tahun depan, dua item yang mengemuka ini akan menjadi fokus pemeriksaan kami,” ujar auditor BPK RI perwakilan Sulut, Dadek Nandemar SE Ak.
Pemberitaan sebelumnya, APBD Pemprov Sulut yang disetujui DPRD periode 2009-2014 yang tak pro rakyat disorot. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, diminta turun lapangan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran tersebut.
“KPK harus turun lapangan dan mengawasi penggunaan dana yang tidak pro rakyat tersebut,” tegas Pengamat Politik Sulut, Taufik Tumbelaka.
Menurut Tumbelaka, anggaran pembelian Kuda unggul senilai Rp 1 miliar, melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak), renovasi pendopo gedung rumah jabatan gubernur di Bumi Beringin, senilai Rp 4.4 miliar melalui Biro Umum Setdaprov Sulut, anggaran Kanopi depan kantor gubernur senilai Rp 1.7 miliar, termasuk renovasi lantai gedung kantor gubernur senilai Rp 650 juta dan perbaikan WC seharga Rp 650 juta di Biro Perlengkapan Setdaprov Sulut bukti APBD yang tak pro rakyat sehingga perlu dibidik KPK.
“Proyek APBD yang sudah dan sementara jalan ini tidak menyentuh secara langsung permasalahan masyarakat tapi hanya untuk mengejar prestise segelintir elit pemerintahan. Pemborosan anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak,” ujar alumnus Fisipol UGM ini.
