Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Djouharti Kansil meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov sulut yang memiliki program/kegiatan fisik, untuk rajin turun lapangan dalam rangka memonitor realisasi penyelesaian fisik. Hal ini disampaikan Wagub pada rapat Tim Evaluasi Percepatan Realisasi Anggaran (TEPRA) dulunya (TEPPA), Senin (18/05) di ruang Mapaluse Kantor Gubernur.
Menurut Wagub, ada kegiatan fisik di SKPD yang sudah selesai 100 persen namun PPTK atau Satker pemilik kegiatan bersangkutan tidak tahu karena malas turun lapangan. “Karena itu pada kesempatan ini saya tegas mengingatkan,” ujar Wagub.
Wagub juga meminta Kepala SKPD rutin setiap minggu melaporkan realisasi fisik proyek-proyek yang ada kepada Gubernur. Laporan tersebut tidak hanya APBD tapi juga APBN.
Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut, Farly Kotambunan SE menyebutkan, dari Rapim TEPRA per 30 April 2015 hasil kinerja APBD Provinsi dari Pagu anggaran sebesar 2.641.789.104.310, realisasi keuangan baru mencapai Rp.525.980. 210.668,12 atau 19,91 persen. Begitu pula dangan realisasi fisik yang baru 21.65 persen.
Dibeber Kotambunan, untuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) masih terdapat 25 SKPD yang masih bermasalah dalam penginputan/pengisian kegiatan RUP. Untuk unit pelayanan pengadaan (ULP) PA/KPA melalui pejabat pengadaan segera melaksanakan proses pengadaan kendaraan dinas melalui E-Purchasing (E-Katalog) untuk jenis kendaraan dan daftar harga.
Ia menambahkan, rekapitulasi paket lelang status April 2015 jumlah paket selesai lelang/sementara lelang 239 paket, rinciannya paket selesai lelang = 222 paket (1 paket APBN), sementara proses lelang 17 paket (1 paket APBN), sedangkan jumlah paket yang belum proses lelang 36 paket, sedangkan nilai paket yang telah dikontrak Rp.498.496.278; berdasarkan efisiensi nominal Rp 17.409.637.636,50 serta prosentasenya 4,717 persen.
