Manado – Hendri Saparini dari center of Reform on Economics (CORE) mengatakan, pengelolaan APBD harus dilakukan dengan benar yaitu harus transparan dan akuntabel, serta lebih mengutamakan kepentingan dasar masyarakat seperti sandang pangan dan papan. Sebab tugas pemerintah setelah APBD selasai disusun dapat dilaksanakan dengan tidak ada kebocoran.
Hal ini dikatakannya di hadapan Bupati/Walikota se- Sulut yang mengikuti sosialisasi kajian penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan di ruang Huyula Kantor Gubernur, Selasa (12/8).
Saparini mengakui selama ini dalam penyusunan APBD setiap tahun terjadi peningkatan, tapi pengangguran masih tetap meningkat, itu berarti kebijakan penyusunan ada yang salah dan perlu dikoreksi.
Sebelumnya Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Dadang Kurnia mengatakan, siklus anggaran harus dikawal bukan hanya eksekutif tapi juga APIP termasuk Inspektorat (pengawasan internal). APIP didorong untuk mengawal siklus anggaran di APBD baik belanja termasuk pendapatan sebelum BPKmasuk. Dadang juga menyebutkan empat aspek Governance, yaitu aspek komitmen, struktur, prosesing dan outcome.
Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang berkeyakinan melalui sosialisasi ini para Bupati/Walikota dapat memahaminya sehingga dapat melakukannya di daerah masing-masing. Disamping itu Sarundajang juga telah menjelaskan konsep blue ekonomi bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Inspektur Provinsi Drs Mecky Onibala MSi melaporkan maksud dan tujuan rakor itu adalah untuk memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Acara diskhiri dengan tanyajawab para Buapti/Walikota.
Turut hadir Deputy Pencegahan KPK Iswan Elmi, Direktur Litbang KPK Rony Dwi Susanto, Kepala BPKP Sulut Adil Hamonangan Simanjuntak dan Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Drs. Mecky M onibala MSi. Usai makan siang bersama dilanjutkan dengan konferensi pers Ketua KPK dengan para wartawan dipimpin Gubernur Sarundajang.
