Manado – Tak capainya target PAD Sulut tahun 2014 dituding sebagai ketidakmampuan Roy Tumiwa dalam mengepalai Dinas Pendapatan Daerah) Sulut.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka menilai, pendidikan Roy Tumiwa yang bukan Sarjana Ekonomi menyebabkan kompetensinya dalam menahkodai Dispenda layak disangsikan. Pasalnya PAD Sulut sebelumnya, ketika Dispenda dinahkodai Edwin Silangen dan kemudian Gemmy Kawatu selalu melampaui target. “Perlu diketahui, baik Silangen maupun Kawatu sama-sama bergelar Sarjana Ekonomi. Jadi kuat dalam hitung-hitungan ekonomi,” terangnya.
Lanjut Tumbelaka, Gubernur SH sarundajang harus segera mengevaluasi penempatan pejabat apakah sudah memenuhi unsur the right man on the right job and the right place. “Mungkin saja Roy Tumiwa tidak cocok mengepalai Dispenda Sulut,” katanya.
“Target PAD Sulut tahun 2015 naik menjadi Rp 1 028 490 800. Berarti Dispenda harus bekerja ekstra keras demi mencapai terget tersebut. Jika tidak ingin kejadian tahun 2014 terulang, maka saran saya Kepala Dispenda diganti,” ujar Tumbelaka.
Sebelumnya diberitakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut tahun 2014 tidak mencapai target. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD) Sulut, Jeetje Pangemanan SE mengungkapkan, dari target PAD sebesar Rp 991 101 010 028, Pemprov Sulut hanya mendapatkan 91 persen.
“Angka pasti PAD tahun 2014 saya tidak hafal, yang saya ingat capaiannya hanya 91 persen,” ungkap Pangemanan menjawab wartawan, Kamis (08/01).
Capaian PAD tahun 2014, berbanding terbalik dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu melampaui. “Tahun sebelumnya target PAD selalu melampaui,” kata Pangemanan yang menolak berkomentar saat ditanya penyebab target PAD tak capai karena faktor Kepala Dinas yang bukan Sarjana Ekonomi.
adapun, imbas dari tak capainya target ini, kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut sebagai SKPD pengumpul PAD dipertanyakan.
Taufik Tumbelaka menilai SKPD yang dikomandani Roy Tumiwa pantas disalahkan atas capaian PAD yang tak capai target. Menurutnya, ada dua asumsi. Pertama, aparat Dispenda lambat atau tidak maksimal dalam upaya mengejar target capaian PAD, kedua, penetapan target yang tidak rasional. “Ini berarti Dispenda tidak akurat dalam hitung-hitungan,” imbuh Tumbelaka.
Wakil Gubernur Sulut, Djouhari Kansil ketika dikonfirmasi mengenai PAD yang tak capai target mengaku belum mengetahui. “Saya belum bisa berkomentar karena belum mendapatkan laporan terkait capaian PAD. Ini teknis, soal angka-angka, jadi no coment dulu,” ujar Wagub, Kamis (08/01).
Ketika ditanya apakah target PAD tak capai karena faktor Kepala Dispenda, Wagub juga enggan berkomentar.
