Manado – Dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang berlangsung di ruang C J Rantung Perkantoran Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ibnu Basuki Widodo, menyampaikan harapannya agar Sulawesi Utara tetap terbebas dari kasus korupsi.
Ibnu menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi yang dapat merusak berbagai aspek kehidupan.
Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa korupsi bukan sekadar masalah hukum, melainkan bencana sosial yang menghancurkan pasar, merusak persaingan usaha yang sehat, menurunkan kualitas pembangunan, bahkan melemahkan demokrasi dan hak asasi manusia.
“Korupsi ibarat kanker yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa. Bila kita mampu memutus rantai ini, Sulawesi Utara dapat menjadi contoh daerah yang transparan dan berintegritas,” kata Ibnu.
Selain dampak ekonomi, ia juga menyoroti bahaya korupsi yang dapat membuka celah berkembangnya kejahatan lain.
Oleh karena itu, rapat ini bukan hanya menjadi ajang evaluasi, tapi juga momentum memperkuat komitmen bersama agar Sulawesi Utara menjadi wilayah yang sehat dan berkeadaban.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi serta pejabat struktural lingkup Pemprov Sulut.
