Manado – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulut yang disetujui DPRD periode 2009-2014 jauh dari kata pro rakyat. Di mana, banyak mata anggaran yang ditetapkan dalam periode lalu, sangat tidak wajar. Bahkan, sangat tidak populis dan menciderai rasa keadilan rakyat. Karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, diminta turun lapangan mengawasi secara ketat penggunaan anggaran tersebut.
“KPK harus turun lapangan dan mengawasi penggunaan dana yang tidak pro rakyat tersebut,” tegas Pengamat Politik Sulut, Taufik Tumbelaka, Senin (8/9/14).
Salah satu contoh ungkap Tumbelaka, pelantikan anggota dewan baru periode 2014-2019 ini yang menelan dana sangat besar yakni sekitar Rp 500 juta. Belum lagi anggaran pembelian Kuda unggul senilai Rp 1 miliar, melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).
Selain itu beber Tumbelaka, anggaran renovasi pendopo gedung rumah jabatan gubernur di Bumi Beringin, senilai Rp 4.4 miliar melalui Biro Umum Setdaprov Sulut. Kemudian, anggaran Kanopi depan kantor gubernur senilai Rp 1.7 miliar, termasuk renovasi lantai gedung kantor gubernur senilai Rp 650 juta dan perbaikan WC seharga Rp 650 juta di Biro Perlengkapan Setdaprov Sulut.
“Proyek APBD yang sudah dan sementara jalan ini tidak menyentuh secara langsung permasalahan masyarakat tapi hanya untuk mengejar prestise segelintir elit pemerintahan. Pemborosan anggaran untuk hal-hal yang tidak mendesak,” ujar alumnus Fisipol UGM ini.
Lanjutnya, hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) triwulan I tahun 2014 tingkat kemiskinan Sulut pada Maret 2014 sebesar 8,75 persen atau sebanyak 208,23 ribu jiwa. Sebelumnya data per September 2013 lalu sebesar 8,50 persen atau 201,09 ribu jiwa.
Dengan kata lain jelas Tumbelaka, jika dibandingkan dengan September 2013 presentase penduduk miskin di Sulut, bertambah 0,25 persen atau secara absolut telah terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sekitar 7,1 ribu jiwa.
“Bayangkan jika anggaran bernilai miliaran rupiah ini dialokasikan untuk program nyata dalam mengentaskan kemiskinan. Pasti angka dibeber BPS ini bisa ditekan,” pungkasnya.
