Maando – Baru Gold Corp dan anak perusahaannya PT. Tambang Mas Sangihe (TMS) dengan bangga mengumumkan kepada pemegang saham bahwa mereka telah selesai mengajukan dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk permohonan peningkatan Status Operasi Produksi baru kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Proses pengajuan dimulai pada 14 Juli 2023 dan berakhir pada 11 September 2023.
Pada tanggal 17 Januari 2023, Perseroan mengumumkan hasil gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Keputusan Menteri ESDM yang meningkatkan Tahapan Kegiatan menjadi Status Operasi Produksi (“Gugatan Jakarta”).
Sebagaimana diumumkan pada tanggal 29 Mei 2023, setelah peninjauan Kementerian ESDM terhadap Gugatan Jakarta, Kementerian mengonfirmasi bahwa Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan Kontrak Karya (KK) untuk Status Operasi Produksi dan secara hukum diizinkan untuk beroperasi dan memproduksi emas.
Kementerian ESDM merupakan satu-satunya wakil Republik Indonesia yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan akhir dalam mengawasi, mengadministrasikan, dan memberi wewenang terhadap tindakan Perseroan sesuai dengan Kontrak Karya.
Keinginan Kementerian ESDM untuk melihat Perusahaan berproduksi tetap tidak berubah.
Namun Perseroan telah memutuskan tindakan terbaik dan solusi jangka panjang adalah dengan memperoleh Keputusan Menteri ESDM baru yang memberikan Tahapan Kegiatan Status Operasi Produksi.
Langkah terakhir dalam mengajukan Status Operasi Produksi yang baru adalah pembatalan Status Operasi Produksi yang ada saat ini.
Selama beberapa bulan terakhir, Perseroan telah banyak mengadakan pertemuan dengan Kementerian ESDM untuk mengonfirmasi persyaratan dan ketentuan peningkatan Tahap Kegiatan baru ke Status Operasi Produksi.
Perseroan telah melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yaitu
• Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
• Sekretaris Jenderal Mineral dan Batubara
• Koordinator Hukum Minerba
• Staf Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara
• Koordinator Hubungan Komersial Mineral
• Koordinator Pelayanan Bisnis, dan
• Koordinator Pengawasan Operasi Produksi dan Pemasaran Mineral.
Pada tanggal 24 Agustus 2023, Kementerian ESDM secara resmi menerima ringkasan kesimpulan yang dicapai bersama Perseroan untuk menerbitkan Keputusan baru yang memberikan peningkatan Tahap Kegiatan ke Status Operasi Produksi.
Untuk menghindari kebingungan, Perusahaan juga memberikan salinan korespondensi tersebut kepada Polda Sulawesi Utara.
Untuk kesadaran pemegang saham, Perseroan akan merangkum prosedur yang direncanakan dan disepakati yang dituangkan dalam korespondensi.
Dalam korespondensi tersebut, para pihak sepakat langkah pertama adalah dengan membatalkan Persetujuan Tahap Kegiatan Operasi Produksi Nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 yang sedang berjalan.
Pembatalan ini membuat Kementerian ESDM sepenuhnya mematuhi putusan Gugatan Jakarta. Dengan batalnya Keputusan Menteri tersebut, Kementerian ESDM dapat menerbitkan keputusan baru tentang Status Operasi Produk.
Kementerian ESDM harus terlebih dahulu membatalkan suatu keputusan sebelum mengeluarkan keputusan baru.
Pembatalan ini sudah terjadi dan dirilis sore hari pada hari Jumat, 8 September 2023. Pada hari Senin, 11 September 2023, Perseroan mengajukan permohonan baru kepada Kementerian ESDM untuk peningkatan Status Operasi Produksi dengan seluruh dokumentasi dan persyaratan yang diperlukan terpenuhi. Perbedaan utama antara permintaan awal dan baru adalah ukuran area operasional.
Penerapan baru ini mengurangi area operasi dari 42.000 ha menjadi 25.000 ha. Kawasan yang dikecualikan secara khusus disebutkan dalam Gugatan Jakarta, antara lain kawasan hutan lindung, bibir pantai, atau kawasan pemukiman.
Area-area ini selalu berada di luar rencana kerja awal Perusahaan dan tidak menghasilkan emas. Pengurangan wilayah baru ini hanya mencakup wilayah penghasil emas di Pulau Sangihe, dimana Perusahaan selalu bermaksud untuk bermarkas di wilayah operasionalnya. Bagi TMS, terdapat beberapa keuntungan finansial dan tidak ada konsekuensi negatif dalam pengurangan luas wilayah yang dicakup oleh permohonan Status Operasi Produksi. Bagi Kementerian ESDM, pengurangan wilayah memungkinkan mereka untuk mematuhi keputusan Gugatan Jakarta dan sangat menyederhanakan Tahap Peningkatan Kegiatan.
Karena seluruh persyaratan Kementerian ESDM dipenuhi dalam permohonan baru, undang-undang Indonesia menjamin peningkatan Tahap Kegiatan ke Status Operasi Produksi. Peningkatan tersebut merupakan langkah administratif yang dilindungi Kontrak Karya Perseroan. Dengan sampainya Gugatan Jakarta ke Mahkamah Agung, maka tidak dapat ada lagi gugatan tambahan mengenai permasalahan yang sama.
Sekali lagi, pembatalan Tahap Status Peningkatan Aktivitas saat ini diperlukan sebelum menerbitkan yang baru. Pembatalan tersebut tidak berdampak terhadap izin-izin atau KK yang dimiliki Perseroan, yang seluruhnya sah dan tetap bereputasi baik.
Pembatalan ini akan membuat Kementerian ESDM mematuhi Gugatan Jakarta.
Pengurangan area ini bertujuan untuk menghindari area sensitif lingkungan di Pulau Sangihe, tidak menghasilkan emas dan selalu berada di luar rencana area operasi Perusahaan.
Terry Filbert, CEO Baru Gold, mengatakan sangat senang dengan dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dari Kementerian ESDM.
“Saat ini kami sedang dalam tahap akhir persetujuan untuk peningkatan Tahap Kegiatan baru kami ke Status Operasi Produksi,” ujarnya.
Ia mengaku bisa memahami kekhawatiran yang mungkin dialami pemegang saham ketika mereka mengetahui bahwa Keputusan Menteri saat ini telah dibatalkan.
Namun, tindakan ini sebagai langkah terakhir yang diperlukan dalam memperoleh Tahap Peningkatan Kegiatan baru ke Status Operasi Produksi.
“Kami telah bekerja keras untuk mengajukan permohonan baru selama berbulan-bulan dan sepenuhnya menyadari pembatalan tersebut. Pembatalan ini adalah bagian dari rencana yang sebelumnya disetujui oleh Kementerian ESDM. Secara hukum, kami selalu dapat beroperasi tetapi saya yakin ini adalah pilihan jangka panjang yang lebih baik. solusi jangka panjang,” terang Filbert.
Filbert melanjutkan, perseroan mengingatkan pemegang saham bahwa kampanye disinformasi di media sosial yang dilakukan oleh penambang ilegal dan pendukungnya kemungkinan besar akan dimulai setelah berita pembatalan Keputusan Menteri tersebut tersebar ke publik.
“Biasanya, oknum-oknum tersebut secara salah menyatakan bahwa izin Perusahaan dicabut, dibatalkan, tidak dapat beroperasi atau sejenisnya. Pelaku jahat ini mungkin akan mengulangi propaganda mereka lagi untuk mencoba merugikan pemegang saham atau reputasi Perusahaan,” imbuhnya.
Comment