Manado – Demi menghadirkan pemimpin-pemimpin bersih di Provinsi Sulawesi Utara, Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulut beri masukan untuk Penjabat Gubernur Sulut, Soni Sumarsono agar tak keliru dalam menetapkan penunjukan atas Penjabat Bupati (Penbup) dan Penjabat Walikota (Penwal).
“Kami dari LSM LCKI sangat mengharapkan bapak Penjabat Gubernur dapat memilih orang-orang yang tepat yang tidak ada masalah hukum di masa jabatan lalu, untuk menempati posisi Penbup/Penwal. Karena jika bapak Pengub terjebak menempatkan pejabat dengan track record yang tidak baik, sudah pasti akan ada penolakan dari elemen masyarakat,” ungkap ketua LCKI Sulut, Jouke Victor Lolowang, Minggu (22/11/2015).
Tak hanya itu, Lolowang juga membeberkan soal kasus yang terjadi di BAPEDA, dimana ada salah satu oknum pejabat yang akan diusulkan untuk menempati posisi Penbup/Penwal. Begitu juga dengan oknum yang juga diusulkan namanya, namun terlibat dalam kasus mark-up Makan Minum di Sekretariat Daerah Provinsi Sulut.
“Kami mengingatkan agar bapak Pengub tidak memakai pejabat-pejabat yang sudah terkena masalah untuk dijadikan Penbup/Penwal, karena setahu kami (LCKI) masih banyak pejabat eselon 2 yang masih punya jiwa untuk melayani dan tak terlibat persoalan hukum,” tandasnya. (jenglen manolong)
