Jelang Pilgub 2015, PPS dan KPPS di Minahasa Terus Dibekali Materi

Minahasa – Menjelang hari pencoblosan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Sulawesi Utara tahun 2015, 9 Desember mendatang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Minahasa terus mendapat pembekalan melalui bimbingan teknis (Bimtek) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa.

Adapun pemberi materi dalam Bimtek yang digelar di masing-masing wilayah ini, sejak 25 hingga 27 November, tak hanya Komisioner KPU saja, tapi juga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing Kecamatan.

Ketua KPU Minahasa, Meidy Y Tinangon SSi MSi, kepada Cybersulutnews.co.id, Kamis (26/11) mengatakan, Bimtek yang diberikan kepada PPS dan KPPS ini yaitu tentang tatacara pemungutan suara di TPS. Dikatakannya lagi, dalam Bimtek hari kedua yang digelar di 9 Kecamatan ini, baik komisioner KPU minahasa maupun PPK disaat menyampaikan materi menekankan pada kewajiban KPPS dalam melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih secara langsung, umum, bebas rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil).

“Pilgub ini harus Luber dan Jurdil. KPPS wajib mengumumkan hari dan tanggal pemungutan suara, serta lokasi TPS. KPPS juga wajib menyampaikan pemberitahuan atau formulir C6 langsung kepada pemilih atau penghuni rumah. Bila saat mengunjungi dalam kesempatan pertama, tidak ada penghuni rumah, KPPS wajib mengunjungi kembali.” ungkap Tinangon, yang hari itu mendapat jadwal membawa materi di Kecamatan Tombariri.

Selanjutnya, dikatakan Tinangon, disaat hari H, bila ada pemilih yang tidak membawa formulir C6, maka KPPS dapat memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menggunakan hak pilih dengan memastikan bahwa yang bersangkutan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPT-Tb1 dengan menunjukkan KTP atau Kartu Keluarga, Paspor atau identitas lain seperti surat keterangan kependudukan dari Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, dan atau Hukum tua/ Lurah setempat.

“Pelayanan lainnya yang diminta menjadi perhatian KPPS adalah, pelayanan pemilih disabilitas termasuk lansia. Dimana mereka dapat meminta pendamping pemilih yang dapat berasal dari KPPS atau masyarakat yang ditunjuk yang bersangkutan,” ujarnya.(fernando lumanauw)

Leave a Reply