MITRA – Terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah (KD) tahun 2013, empat fraksi minus PDI-P menyentil soal tender yang hingga saat ini belum teralisasikan.
Demikian diungkapkan Kisman Halla angota Dekab Mitra, dari fraksi Amanat Gerakan Penegak Bangsa saat menyampaikan pandangan fraksinya. Menurut Halla, belum direalisasikankannya tender tersebut merupakan faktor penghambat pembangunan didaerah ini. Padahal kata dia, saat ini sudah memasuki pertengahan tahun. Kalau dikuti sesuai mekanisme seharusnya proses tender itu sudah diselesaikan.
“Ya, kalau seperti ini terus, pasti tidak ada kemajuan dalam pembangunan. Dan otomatis aspirasi masyarakat yang dirugikan dalam hal ini,”ujar Halla.
Hal yang sama diungkapkan Meldy Untu dari fraksi Partai Golkar dalam pandangannya menyebutkan minimnya tender dapat otomatis dapat mengganggu realisasi anggaran.”kami sangat menghargai keinginan pihak pemkab dalam mengejar WTP. Hanya saja ini harus sesuai dengan proses tender. Dimana harus direalisasikan sesuai dengan mekanismenya,” tandas Untu.
Tak hanya Fraksi Penegak Bangsa dan Golkar yang memberikan pandangan, senada juga diungkapkan fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Peduli Keadilan Reformasi menyinggung soal tender tersebut. “Kami meminta catatatan inu perlu dikoreksi pihak pemkab, untuk dapat menjalankan proses tender yang dimaksud sesuai aturan yang ada,” tambah Katrien Mokodaser selaku ketua fraksi partai Demokrat.
“Sementara Bupati Mitra, James Sumendap SH menangapi sentilan dari beberapa fraksi dan berjanji akan mengupayakan proses tender tersebut. “Karena saat ini ada penyesuaian dari dokumen-dokumen keuangan, itu saja hampir satu bulan. Tapi yang jelas pemkab akan terbuka dalam proses pengadaannya dan bisa diakses melalui website lpse,” tandas Sumendap.
